Arsip Tag: Kabupaten Blora

Arief Rohman dan Sri Setyorini Resmi Ditetapkan KPU Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora 2025-2030

METRO CEPU – Arief Rohman dan Sri Setyorini resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora periode 2025-2030 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora.

Penetapan Arief Rohman dan Sri Setyorini ini dilakukan KPU Kabupaten Blora dalam acara rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blora dalam pemilihan tahun 2024 yang digelar pada Kamis, 9 Januari 2025 di Aula Gedung PKPRI Blora.

Dalam acara yang digelar KPU Kabupaten Blora itu, penetapan Arief Rohman dan Sri Setyorini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora terpilih periode 2025-2030 tersebut dihadiri oleh Forkopimda Blora, Bawaslu Blora, dan perwakilan partai politik.

Pada kegiatan tersebut juga dilangsungkan pembacaan berita acara pleno, penandatanganan berita acara, pembacaan keputusan dan penandatanganan keputusan penetapan calon terpilih.

Adapun hasil penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 1 tahun 2025. Salinan keputusan penetapan diserahkan kepada pasangan Arief Rohman-Sri Setyorini, serta kepada para pimpinan partai politik.

Ketua KPU Blora Widi Nurintan Ary Kurnianto secara langsung memimpin jalannya rapat pleno tersebut, dan menyerahkan salinan keputusan.

“Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora nomor urut 1 saudara H.Arief Rohman, S.IP, M.Si dan Hj. Sri Setyorini dengan perolehan suara sebanyak 395.827 suara atau 83,75% dari total suara sah, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Blora dalam pemilihan tahun 2024,” ungkap Ketua KPU Blora Widi Nurintan Ary Kurnianto.

Atas ditetapkanya hasil Pilkada 2024 tersebut oleh KPU Blora, Dr. H. Arief Rohman, S.IP,M.Si yang sekaligus Bupati Blora petahana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada segenap pihak,sehingga Pilkada kali ini dapat berlangsung lancar,

“Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran KPU Bawaslu atas pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada yang berjalan lancar, transparan, dan demokratis, kami mengucpkan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda, TNI-POLRI, Kejaksaan dan segenap masyarakat atas terselenggaranya Pilkada 2024 yang kita laksanakan dengan aman dan kondusif, ini menandakan membuktikan bahwa Blora telah membangun demokrasi yang matang dan bermartabat,” papar Arief Rohman.

Bupati yang akrab disapa Mas Arief itu menambahkan, pihaknya turut menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Blora yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin Kabupaten Blora kedepannya.

“Saya bersama dengan Mbak Rini (Sri Setyorini) mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami, amanah yang diberikan kepada kami. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menatap Blora kedepan untuk memajukan Kabupaten Blora,” ungkap Mas Arief.

Arief Rohman mengungkapkan bahwa pesta demokrasi sudah selesai dan berlangsung dengan lancar. Untuk itu pihaknya juga ikut menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak, termasuk kepada paslon lainnya.

“Kepada pasangan nomor urut 2, Bapak H. Abu Nafi, S.H., dan Bapak Andhika Adikrishna Gunarjo, S.T., M.B.A., izinkan saya menyampaikan penghormatan atas partisipasi dan kontribusi dalam pesta demokrasi ini. Kompetisi ini bukanlah tentang menang atau kalah, tetapi bagaimana kita bersama-sama menunjukkan komitmen untuk memajukan Kabupaten Blora,” imbuh Mas Aref.

Lebih lanjut, Arief Rohman, mengajak seluruh pihak dan segenap masyarakat Kabupaten Blora, tanpa memandang pilihan politik pada pilkada ini, untuk kembali Guyub Rukun Nyawiji, Gumregah mBangun Blora kita tercinta.

“Karena pada akhirnya, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu melihat Blora menjadi daerah yang lebih baik di masa depan,” sambung Mas Arief.

Disampaikannya, penetapan ini adalah langkah awal bagi kita untuk kembali bekerja bersama, bersinergi, dan Sesarengan mBangun Blora Maju dan Berkelanjutan demi mewujudkan Blora yang unggul, dan berdaya saing.

Mas Arief mengungkapkan bahwa amanah yang kembali diberikan kepada dirinya dan Hj Sri Setyorini, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora untuk periode 2025-2030 ini adalah tanggung jawab besar yang harus kami jalankan dengan penuh integritas dan komitmen.

“Kedepan, kami mengajak seluruh pihak, seluruh stakeholder, paratai politik dan juga seluruh elemen untuk kita bersama-sama melanjutkan program-program yang telah dirancang sebelumnya dan berinovasi dalam berbagai sektor,” pungkas Mas Arief.***

Tutup Tahun 2024, Polres Blora Sukses Ungkap 117 Kasus Kriminal, 1.016 Botol Miras Disita dan Dimusnahkan

METRO CEPU – Polres Blora merilis capaian dan evaluasi selama tahun 2024 dalam acara pres rilis akhir tahun yang digelar di Halaman Mapolres Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Timur pada Kamis (2/1/2025).

Polers Blora Polda Jateng melalui Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, melaporkan bahwa terdapat 661 gangguan kamtibmas sepanjang tahun 2024.

Rinciannya meliputi 154 laporan kejahatan (kriminalitas), 341 pelanggaran hukum (tipiring dan miras), 153 gangguan ketentraman dan ketertiban, serta 13 bencana.

“Untuk kasus kejahatan, dari 154 laporan, sebanyak 117 kasus berhasil diungkap. Sisanya masih dalam tahap penyidikan,” ungkap Kapolres (dilansir dari InfoPublik, Sabtu, 4 Januari 2025).

Kapolres menyoroti kasus bunuh diri di Kabupaten Blora yang didominasi oleh faktor sakit menahun dan masalah ekonomi.

Dalam upaya mencegah hal ini, Polres Blora memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk aktif memberikan dukungan serta motivasi kepada masyarakat, terutama di pedesaan.

Di sisi lain, jumlah kecelakaan lalu lintas (laka lantas) tercatat tinggi, dengan 520 kejadian sepanjang 2024. Kecelakaan ini menyebabkan 94 korban meninggal dunia, 613 korban luka ringan, dan kerugian material sebesar Rp528.850.000.

Kapolres Blora menegaskan bahwa fokus Polres pada tahun 2025 adalah memperkuat sosialisasi, melanjutkan program pencegahan kriminalitas, dan meningkatkan sinergi lintas sektoral untuk menjaga ketentraman di Kabupaten Blora.

“Kami akan meningkatkan sosialisasi tertib berlalu lintas dan terus mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan guna menekan angka kecelakaan,” tegas Kapolres.

Dalam acara tersebut, Polres Blora juga memusnahkan 1.016 botol miras dari berbagai merek sebagai bagian dari upaya menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Blora.

Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan apresiasi atas kerja keras Polres Blora yang berhasil menjaga stabilitas kamtibmas sepanjang 2024.

“Atas nama Pemkab Blora dan masyarakat, kami ucapkan terima kasih kepada Polri, TNI, dan lintas sektoral yang telah membantu mewujudkan program pemerintah dan menjaga keamanan wilayah,” ujar Bupati Arief.

Bupati juga menegaskan dukungan Pemkab Blora terhadap tugas Polres Blora di tahun 2025, termasuk dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban.***

Kepala Kelurahan Mediasi Dugaan Korupsi di BKM Makmur Sentosa Cepu Kabupaten Blora

METRO CEPU – Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM Makmur Santosa di Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, diduga tidak transparan dalam pengelolaan dana dan terlibat praktik korupsi.

Ketua RW 08 Kelurahan Cepu, Nugroho, mengungkapkan dugaan penyelewengan dana ratusan juta rupiah oleh oknum pengurus BKM Makmur Santosa.

“Selama 22 bulan pengelolaan e-warung sejak tahun 2021 hingga 2022, diduga ada praktik korupsi di dalamnya,” ujar Nugroho saat ditemui wartawan di kantor Kelurahan Cepu, Senin 23 Desember 2024.

Menurut Nugroho, BKM Makmur Santosa pernah mengelola program e-warung dari pemerintah dengan penerima manfaat sekitar 1.200 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan nominal Rp 200.000 per orang.

“Perkiraan saya, hanya sekitar Rp 170 ribu per orang yang dibelanjakan. Jadi ada keuntungan sekitar Rp 30 ribu per orang,” jelasnya.

Jika dikalikan selama 22 bulan dari tahun 2021 hingga 2022, keuntungan yang diterima BKM Makmur Santosa diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

“ika kita hitung 1.000 orang dikali Rp 30 ribu, kemudian dikali 22 bulan, maka ada sekitar Rp 660 juta,” terangnya.

Namun, sampai saat ini Nugroho selaku warga dan Ketua RW belum pernah menerima laporan keuangan dari kegiatan tersebut.

“Saya berusaha minta laporan, tapi tidak disajikan. Itu baru satu kegiatan, padahal BKM Cepu mengelola beberapa kegiatan termasuk simpan pinjam dan kegiatan lainnya,” ungkapnya.

Salah seorang pengurus BKM Makmur Sentosa, Ponco Agus, tidak merespon saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp.

Kepala Kelurahan Cepu, Eki Novita, mengatakan bahwa pihaknya sedang berusaha memediasi kedua belah pihak yang berselisih paham terkait dugaan korupsi ini.

“Saat ini kami sedang berusaha untuk memediasi kedua belah pihak yang sedang berselisih paham,” ujar Eko Novita saat ditemui di kantornya.

Carut marut laporan keuangan BKM Makmur Sentosa tahun 2023 terungkap saat Rembug Warga Tahunan yang digelar di balai kelurahan Cepu pada Minggu 4 Februari 2024.

Ketua RW se-Kelurahan Cepu dan Ketua Karang Taruna menyatakan keberatan mereka terhadap laporan keuangan yang disampaikan pengurus BKM.

Warga mempertanyakan laba dari unit usaha penjualan tabung gas elpiji sejak tahun 2020 hingga akhir 2023, keuntungan dari e-warung, dan biaya komunikasi pengurus.

Warga juga menyinggung status anggota yang menjadi ketua BKM yang dianggap melanggar AD-ART BKM Makmur Sentosa.

Terdapat kabar bahwa keuntungan dari e-warung “dinikmati” oleh pengurus BKM dan digunakan untuk rekreasi ke Semarang, dengan uang saku Rp5.000.000 per pengurus.

“Terus selama ini, uang hasil penjualan elpiji ke mana? Kok yang dilaporkan hanya bulan Oktober dan November 2023,” ujar Ketua Karang Taruna, Aan.

Aan juga menanyakan keuntungan dari e-warung selama pandemi COVID-19 yang dikelola oleh pengurus BKM pada tahun 2020, serta biaya komunikasi yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah.

“Estimasi keuntungan dari e-warung setiap pendistribusian sembako ke warga kurang lebih 30 jutaan.

Padahal saat pandemi, sebulan bisa sampai dua kali. Tinggal mengalikan berapa kali total pendistribusiannya saat itu. Uangnya juga ke mana?” ujar Aan.

Diketahui, pada tahun 2000, BKM Makmur Sentosa mendapat dana dari Bank Dunia sebesar Rp 500.000.000 untuk program simpan pinjam warga Kelurahan Cepu. Pada tahun 2009, BKM kembali mendapat suntikan dana Rp 500.000.000.

Selain simpan pinjam, BKM juga mengelola unit usaha penjualan tabung elpiji, BRI-link, dan lainnya. BKM juga pernah melaksanakan pavingisasi di Kampung Sidoarjo/Semangat.***

Masyarakat Cepu Tak Terima Laporan Keuangan BKM Makmur Santosa

METRO CEPU – Sampai saat ini, Ketua RW 08 Kelurahan Cepu, Nugroho dan warga Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, belum pernah menerima laporan keuangan dari BKM Makmur Santosa.

Nugroho mengungkapkan bahwa permintaan laporan keuangan tidak pernah disajikan oleh pengurus BKM Makmur Santosa, meskipun mereka mengelola beberapa kegiatan seperti simpan pinjam dan lainnya.

Nugroho, bersama warga lainnya, merasa kecewa dan curiga terhadap transparansi pengelolaan dana oleh BKM Makmur Santosa.

Masyarakat mempertanyakan penggunaan dana dari berbagai program yang dijalankan oleh BKM, termasuk program e-warung yang telah berjalan sejak tahun 2021 hingga 2022.

Dalam program ini, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp 200.000, namun hanya sekitar Rp 170.000 yang dibelanjakan, sehingga terdapat selisih dana yang tidak jelas penggunaannya.

“Perkiraan saya, hanya sekitar Rp 170 ribu per orang yang dibelanjakan. Jadi ada keuntungan sekitar Rp 30 ribu per orang,” jelas Nugroho Senin 23 Desember 2024.

Jika dikalikan dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1.200 orang dan selama 22 bulan, keuntungan tersebut bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Selain itu, warga juga mempertanyakan laba dari unit usaha penjualan tabung gas elpiji, keuntungan dari e-warung, serta biaya komunikasi pengurus yang tidak pernah dijelaskan secara rinci dalam laporan keuangan.

Pada Rembug Warga Tahunan yang digelar di balai kelurahan Cepu pada Minggu 4 Februari 2024, Ketua RW se-Kelurahan Cepu dan Ketua Karang Taruna menyatakan keberatan mereka terhadap laporan keuangan yang disampaikan pengurus BKM.

Warga menuntut kejelasan mengenai keuntungan yang diperoleh dari penjualan tabung gas elpiji sejak tahun 2020 hingga akhir 2023, serta keuntungan dari e-warung yang dikelola selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Kepala Kelurahan Cepu, Eki Novita, menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang berusaha memediasi kedua belah pihak yang berselisih paham terkait dugaan korupsi ini.

“Saat ini kami sedang berusaha untuk memediasi kedua belah pihak yang sedang berselisih paham,” ujarnya.

Warga juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai penggunaan dana untuk keperluan pribadi oleh pengurus BKM, termasuk kabar bahwa keuntungan dari e-warung digunakan untuk rekreasi ke Semarang dengan uang saku Rp5.000.000 per pengurus.

Aan, Ketua Karang Taruna, menambahkan bahwa selama ini tidak ada kejelasan mengenai laporan keuangan unit usaha penjualan tabung elpiji.

“Terus selama ini, uang hasil penjualan elpiji ke mana? Kok yang dilaporkan hanya bulan Oktober dan November 2023,” ujarnya.***

Warga Kelurahan Cepu Pertanyakan Transparansi Pengelolaan Dana BKM Makmur Santosa

METRO CEPU – Ketua RW 08 Kelurahan Cepu, Kecamata Cepu, Blora, Nugroho, menduga adanya praktik korupsi dalam pengelolaan dana BKM Makmur Santosa.

BKM Makmur Santosa diduga hanya membelanjakan sekitar Rp 170 ribu dari Rp 200 ribu yang diterima oleh setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program e-warung.

Nugroho menyatakan keuntungan dari selisih dana yang dikelola oleh BKM Makmur Santosa tersebut diperkirakan mencapai Rp 660 juta selama 22 bulan.

Dia mengungkapkan bahwa jumlah KPM yang dilayani oleh BKM Makmur Santosa mencapai sekitar 1.200 orang.

Dengan jumlah tersebut, selisih dana sebesar Rp 30 ribu per orang setiap bulan memberikan akumulasi keuntungan yang sangat signifikan.

“Jika kita hitung 1.000 orang dikali Rp 30 ribu, kemudian dikali 22 bulan, maka ada sekitar Rp 660 juta,” terangnya Senin 23 Desember 2024.

Namun, hingga kini Nugroho dan warga lainnya belum pernah menerima laporan keuangan resmi dari pengurus BKM.

“Saya berusaha minta laporan, tapi tidak disajikan. Itu baru satu kegiatan, padahal BKM Cepu mengelola beberapa kegiatan termasuk simpan pinjam dan kegiatan lainnya,” tambah Nugroho.

Ketidaktransparanan ini juga dikeluhkan oleh warga lainnya yang mempertanyakan pengelolaan keuntungan dari penjualan tabung gas elpiji dan biaya komunikasi pengurus.

Warga mengungkapkan bahwa selama ini tidak ada kejelasan mengenai penggunaan dana tersebut, yang diduga telah disalahgunakan oleh pengurus BKM untuk keperluan pribadi, termasuk rekreasi.

Kepala Kelurahan Cepu, Eki Novita, saat ini sedang berusaha memediasi kedua belah pihak yang sedang berselisih paham terkait dugaan korupsi ini.

“Saat ini kami sedang berusaha untuk memediasi kedua belah pihak yang sedang berselisih paham,” ujar Eki Novita saat ditemui di kantornya.

Pada Rembug Warga Tahunan yang digelar di balai kelurahan Cepu, warga menyatakan keberatan mereka terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh pengurus BKM.

Mereka menuntut kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan dana yang selama ini dianggap tidak jelas.

Terdapat kabar bahwa keuntungan dari e-warung dinikmati oleh pengurus BKM dan digunakan untuk rekreasi ke Semarang, dengan uang saku Rp 5.000.000 per pengurus.

Warga juga mempertanyakan status anggota yang menjadi ketua BKM yang dianggap melanggar AD-ART BKM Makmur Santosa.

“Terus selama ini, uang hasil penjualan elpiji ke mana? Kok yang dilaporkan hanya bulan Oktober dan November 2023,” ujar Ketua Karang Taruna, Aan.

Aan juga menanyakan keuntungan dari e-warung selama pandemi COVID-19 yang dikelola oleh pengurus BKM pada tahun 2020, serta biaya komunikasi yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah.

“Estimasi keuntungan dari e-warung setiap pendistribusian sembako ke warga kurang lebih 30 jutaan. Padahal saat pandemi, sebulan bisa sampai dua kali. Tinggal mengalikan berapa kali total pendistribusiannya saat itu. Uangnya juga ke mana?” ujar Aan.

Diketahui, pada tahun 2000, BKM Makmur Sentosa mendapat dana dari Bank Dunia sebesar Rp 500.000.000 untuk program simpan pinjam warga Kelurahan Cepu. Pada tahun 2009, BKM kembali mendapat suntikan dana Rp 500.000.000.

Selain simpan pinjam, BKM juga mengelola unit usaha penjualan tabung elpiji, BRI-link, dan lainnya. BKM juga pernah melaksanakan pavingisasi di Kampung Sidoarjo/Semangat.***

Dugaan Praktik Korupsi di BKM Makmur Santosa Cepu Kabupaten Blora

METRO CEPUBKM Makmur Santosa di Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, diduga tidak transparan dalam pengelolaan dana dan terlibat praktik korupsi.

Ketua RW 08 Kelurahan Cepu, Nugroho, mengungkapkan dugaan penyelewengan dana ratusan juta rupiah oleh oknum pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur Santosa.

“Selama 22 bulan pengelolaan e-warung sejak tahun 2021 hingga 2022, diduga ada praktik korupsi di dalamnya,” ujar Nugroho saat ditemui wartawan di kantor Kelurahan Cepu, Senin 23 Desember 2024.

Menurut Nugroho, BKM Makmur Santosa pernah mengelola program e-warung dari pemerintah dengan penerima manfaat sekitar 1.200 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan nominal Rp 200.000 per orang.

“Perkiraan saya, hanya sekitar Rp 170 ribu per orang yang dibelanjakan. Jadi ada keuntungan sekitar Rp 30 ribu per orang,” jelasnya.

Jika dikalikan selama 22 bulan dari tahun 2021 hingga 2022, keuntungan yang diterima BKM Makmur Santosa diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

“Jika kita hitung 1.000 orang dikali Rp 30 ribu, kemudian dikali 22 bulan, maka ada sekitar Rp 660 juta,” terangnya. Namun, sampai saat ini Nugroho selaku warga dan Ketua RW belum pernah menerima laporan keuangan dari kegiatan tersebut.

“Saya berusaha minta laporan, tapi tidak disajikan. Itu baru satu kegiatan, padahal BKM Cepu mengelola beberapa kegiatan termasuk simpan pinjam dan kegiatan lainnya,” ungkapnya.

Salah seorang pengurus BKM Makmur Sentosa, Ponco Agus, tidak merespon saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp.

Kepala Kelurahan Cepu, Eki Novita, mengatakan bahwa pihaknya sedang berusaha memediasi kedua belah pihak yang berselisih paham terkait dugaan korupsi ini.

“Saat ini kami sedang berusaha untuk memediasi kedua belah pihak yang sedang berselisih paham,” ujar Eko Novita saat ditemui di kantornya.

Carut marut laporan keuangan BKM Makmur Sentosa tahun 2023 terungkap saat Rembug Warga Tahunan yang digelar di balai kelurahan Cepu pada Minggu 4 Februari 2024.

Ketua RW se-Kelurahan Cepu dan Ketua Karang Taruna menyatakan keberatan mereka terhadap laporan keuangan yang disampaikan pengurus BKM.

Warga mempertanyakan laba dari unit usaha penjualan tabung gas elpiji sejak tahun 2020 hingga akhir 2023, keuntungan dari e-warung, dan biaya komunikasi pengurus.

Warga juga menyinggung status anggota yang menjadi ketua BKM yang dianggap melanggar AD-ART BKM Makmur Sentosa.

Terdapat kabar bahwa keuntungan dari e-warung “dinikmati” oleh pengurus BKM dan digunakan untuk rekreasi ke Semarang, dengan uang saku Rp5.000.000 per pengurus.

“Terus selama ini, uang hasil penjualan elpiji ke mana? Kok yang dilaporkan hanya bulan Oktober dan November 2023,” ujar Ketua Karang Taruna, Aan.

Aan juga menanyakan keuntungan dari e-warung selama pandemi COVID-19 yang dikelola oleh pengurus BKM pada tahun 2020, serta biaya komunikasi yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah.

“Estimasi keuntungan dari e-warung setiap pendistribusian sembako ke warga kurang lebih 30 jutaan. Padahal saat pandemi, sebulan bisa sampai dua kali. Tinggal mengalikan berapa kali total pendistribusiannya saat itu. Uangnya juga ke mana?” ujar Aan.

Diketahui, pada tahun 2000, BKM Makmur Sentosa mendapat dana dari Bank Dunia sebesar Rp 500.000.000 untuk program simpan pinjam warga Kelurahan Cepu. Pada tahun 2009, BKM kembali mendapat suntikan dana Rp 500.000.000.

Selain simpan pinjam, BKM juga mengelola unit usaha penjualan tabung elpiji, BRI-link, dan lainnya. BKM juga pernah melaksanakan pavingisasi di Kampung Sidoarjo/Semangat.***

Selewengkan Dana Desa untuk Beli Sapi, Polemik Kades di Blora Berlanjut

METRO CEPU – Program Ketahanan Pangan melalui peternakan sapi yang dibiayai Dana Desa (DD) tahun 2022 di Desa Gadon, Kecamatan Cepu, Blora, semakin ruwet.

Polemik pengelolaan program ini menjadi perhatian setelah keterangan yang diberikan Kepala Desa (Kades) Gadon, Akub, berbelit-belit.

Dalam laporan aset desa, tercatat pembelian delapan ekor sapi dengan rincian harga yang bervariasi.

Sebanyak tiga ekor sapi dibeli dengan harga Rp19 juta per ekor, dua ekor seharga Rp18 juta per ekor, dan tiga ekor lainnya seharga Rp 16 juta per ekor.

Namun, keterangan ini berbeda dengan pengakuan Julimin, seorang penjual sapi, yang menyebut rata-rata harga sapi hanya Rp15,5 juta per ekor.

“Semua sapi dibeli lewat saya, dan rata-rata harganya Rp 15,5 juta per ekor,” ujar Julimin, Selasa 19 November 2024.

Akub mengakui pembelian sapi dilakukan secara bertahap dengan harga yang berbeda-beda. Namun, ketika diminta menunjukkan laporan keuangan program, ia tidak dapat memberikan bukti.

“Laporannya tidak ada. Yang penting, orang yang mengurus sapi itu dapat upah,” ucap Akub.

Ia juga menyampaikan rencana untuk memusatkan pengelolaan sapi di kandang induk, meskipun belum ada waktu pasti terkait pelaksanaan rencana tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Desa Gadon, Subiyanto, mengungkapkan bahwa pada 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Blora sempat menyarankan agar pengelolaan program ini diserahkan kepada BUMDes.

“Iya, PMD menyarankan agar program ini dikelola BUMDes, tapi belum terealisasi,” kata Subiyanto.

Sukeri, salah satu warga yang dipercaya mengurus sapi, mengaku baru mendapatkan sapi jantan jenis Brahman lima hari lalu dengan harga Rp15,5 juta.

Sebelumnya, ia pernah mengurus sapi betina selama satu tahun, tetapi karena tidak produktif, sapi tersebut dijual kembali.

“Kemarin saya sempat mengurus sapi betina, tapi tidak kunjung bunting, jadi dijual. Ini baru dibelikan lagi sapi jantan,” jelas Sukeri.***

Kades di Blora Diduga Selewengkan Dana Desa Melalui Program Ketahanan Pangan

METRO CEPU – Dugaan penyelewengan dana desa untuk program ketahanan pangan mencuat di Desa Gadon, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Kepala desa setempat diduga telah menyalahgunakan anggaran sebesar Rp142 juta yang diperuntukkan pembelian 7 ekor sapi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kepala desa diduga telah menjual 4 ekor sapi dari total 7 ekor yang dibeli. Uang hasil penjualan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Telah disepakati sebelumnya, bersama camat dan badan permusyawaratan desa (BPD) bahwa pengelolaan ternak sapi akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Dulu katanya mau dibelikan 8 ekor sapi. Tapi karena yang satu ekor sakit PMK, akhirnya hanya beli 7 ekor. Beberapa waktu kemudian, yang 4 ekor dijual oleh Kades,” ungkap Hari, salah seorang anggota BPD Gadon.

Selain dugaan penjualan ternak yang tidak sesuai prosedur, penggunaan anggaran untuk pembangunan kandang juga menjadi sorotan.

Sebagian material bangunan, seperti kayu, diduga merupakan aset desa yang ditebang tanpa sepengetahuan perangkat desa dan BPD.

Terpiisah, Ketua BPD Gadon, Nurul Yusuf, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pengelolaan peternakan sapi tidak transparan. “Dari pembelian awal hingga saat ini saya selaku BPD tidak dilibatkan,” katanya.

Yusuf menjelaskan, sejak awal, dirinya sudah menyarankan kalau program tersebut dimasukkan dalam BUMdes, sehingga jelas pengelolaannya. “Namun sampai saat ini dikelola pribadi oleh Pak Kades dan orangnya,” imbuhnya.

Ia pun menyayangkan, jika dari bergulirnya program hingga saat ini tidak ada laporan laba ruginya. “Programnya penggemukan, tapi apakah untung apakah rugi saya juga tidak tahu,” bebernya.

Yusuf meminta pengelolaan program ketahanan pangan berupa peternakan bisa dirubah dari sistem penggemukan menjadi sistem breding. “Biar jelas asetnya, biar jelas laba ruginya. Biar transparan,” pungkasnya.

Seperti diketahui pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dana desa.

Wartawan yang mencoba mengunjungi kandang yang berada di RT 04/2 desa setempat, terdapat 4 ekor sapi indukan dan 2 anakan sapi.

Kepala Desa Gadon, Akub, saat dikonfirmasi terkait dugaan penjualan sapi, terkesan memberikan keterangan berbelit-belit. “Iya sempat dijual, karena pengelola pengen diganti indukan. Dijual 4,” ucapnya, Senin 18 November 2024.

Dia menjelaskan, saat ini ada sapi yang tengah dibawa warga, namun tidak bisa menyebutkan secara jelas namanya. “Kalau yang mengelola kandang namanya Mas Joko, RT 8,” ucapnya dengan nada terbata. Kades pun menyebut jika ada sapi yang masih dibawa pedagang dan satu ekor dipelihara warga.***