METRO CEPU – Anggota DPR RI, Edy Wuryanto, mengungkapkan keprihatinannya atas penurunan drastis kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Blora.
Dari yang semula mencapai 98% dan menyandang status Universal Health Coverage (UHC), kini angka peserta aktif anjlok hingga 70%.
Kondisi ini berarti ada sekitar 30% masyarakat Blora yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan harus menanggung biaya pengobatan sendiri jika jatuh sakit.
Menyoroti situasi ini, Edy Wuryanto mendesak pemerintah daerah dan warga mampu untuk segera bertanggung jawab dan mengambil langkah konkret demi mengembalikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Blora.
Edy Wuryanto menjelaskan bahwa Blora pernah mencatat angka kepesertaan BPJS Kesehatan hingga 98% tahun 2024. Pencapaian ini menjadikan Blora sebagai daerah Universal Health Coverage (UHC).
Namun, kondisi saat ini menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. “Akhir-akhir ini, peserta aktif turun menjadi 70% tahun 2025 ini. Artinya, ada 30% masyarakat Blora tidak dijamin BPJS. Kalau sakit, mereka harus bayar sendiri,” ujar Edy.
Penurunan ini, menurut Edy, disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk habisnya masa partisipasi bagi peserta dari PBI APBN (Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), PBI APBD (Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta peserta mandiri.
Menyikapi hal ini, dia mendorong masyarakat Blora yang mampu untuk secara aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri.
“Saya mendorong masyarakat Blora yang mampu untuk menjadi peserta BPJS. Membantu masyarakat kurang mampu dengan gotong royong,” tegasnya.
Selain itu, Edy juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan pusat. “Pemerintah daerah harus mensuport APBD, jangan sampai anggarannya turun untuk urusan kesehatan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar kuota PBI APBN untuk Blora tetap dipertahankan guna mencegah penurunan lebih lanjut.
Edy juga menyoroti pentingnya koordinasi data masyarakat miskin Blora melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) antara Dinas Sosial Pemkab Blora dengan Kementerian terkait.
Hal ini diharapkan dapat membantu Blora kembali mencapai status UHC, memastikan semua masyarakat, baik yang mampu maupun tidak mampu, dapat mengakses layanan kesehatan gratis.
Edy Wuryanto menegaskan bahwa masalah kesehatan harus menjadi perhatian serius jika kesejahteraan masyarakat Blora menjadi prioritas pembangunan.
“Karena kalau rakyat miskin sampai tidak dijamin kesehatannya, sakit tambah miskin dia kalau berobat sendiri,” tandasnya.
Mengingat sifat gotong royong BPJS Kesehatan, Edy Wuryanto menyerukan agar pemerintah daerah memiliki otoritas untuk “memaksa” masyarakat yang mampu untuk menjadi peserta BPJS mandiri.
“Karena kalau mengandalkan PBI semua, itu tidak mungkin. Jadi harus ada gotong royong dari masyarakat yang mampu,” pungkas Edy.***
