Blora

Proyek Rp640 Juta di Blora Bermasalah, Dinas PMD Angkat Bicara, DPRD Bungkam

Proyek Rp640 Juta di Tinapan Bermasalah, Dinas PMD Blora Angkat Bicara, DPRD Bungkam

Bupati Blora Minta Aktivitas Sumur Minyak Ilegal Dihentikan

Bupati Blora Minta Aktivitas Sumur Minyak Ilegal Dihentikan

RSUD Blora Jelaskan Kronologi Perawatan Korban Kebakaran Sumur Minyak di Blora

Tiga orang Tewas dalam Tragedi Kebakaran Sumur Minyak di Blora

Tiga orang Tewas dalam Tragedi Kebakaran Sumur Minyak di Blora 

Korban Kebakaran Sumur Minyak Tradisional di Blora Bertambah

Korban Kebakaran Sumur Minyak Tradisional di Blora Bertambah

Sumur Minyak Tradisional di Blora  Meledak dan Terbakar

Sumur Minyak Tradisional di Blora Meledak dan Terbakar

Izin pengelolaan 4000 lebih sumur minyak tua diajukan pemkab blora ke gubernur

Izin Pengelolaan 4000 Lebih Sumur Minyak Tua Diajukan Pemkab Blora ke Gubernur

METRO CEPU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Sebagai langkah nyata, KPU Blora melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora terkait pembentukan Posko Kekerasan Seksual di lingkungan KPU, Kamis (14/8/2025). Pertemuan di kantor Dinsos P3A ini dihadiri oleh Ketua KPU Blora, Widi Nurintan Ary Kurnianto anggota KPU Noorman Pramono, dan Ahmad Mustakim didampingi sekretariat dan diterima oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Blora, Amidah Hayu Kristiana. Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Blora, Ahmad Mustakim mengungkapkan bahwa keberadaan posko ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mustakim menjelaskan, KPU telah mensosialisasikan secara internal Keputusan KPU Nomor 1341/2004 tetang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual. "KPU sebagai lembaga publik memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan," Mustakim menambahkan bahwa pembentukan posko kekerasan seksual juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. "Kami ingin memastikan bahwa semua pihak yang bekerja atau berinteraksi dengan KPU terlindungi dari potensi kekerasan, terlebih saat tahapan pemilu dan pilkada dimana KPU memiliki badan adhoc yang jumlahnya puluhan ribu," jelas Mustakim. "Bagaimanapun Upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi internal perlu dilakukan," imbuh Mustakim. Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Blora, Amidah Hayu Kristiana menyambut baik koordinasi yang dilakukan KPU Blora terkait posko Kekerasan Seksual di lingkungan KPU. Pihaknya menyatakan bahwa kolaborasi antar instansi sangat penting untuk mengatasi isu kekerasan seksual. "Kami sangat mengapresiasi langkah KPU Blora. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, terutama dalam konteks politik,” ujarnya. ​Langkah kolaboratif ini sejalan dengan program-program Dinsos P3A Blora sebelumnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. ​"Kami berharap posko ini dapat menjadi wadah yang aman dan terpercaya bagi siapa pun yang membutuhkan pertolongan. Dinsos P3A Blora akan selalu berada di garda terdepan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan kasus kekerasan dapat ditangani secara tuntas," tutupnya. ​Diharapkan kerja sama antara KPU Blora dan Dinsos P3A ini dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, tidak hanya selama periode pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.***

Komitmen KPU Blora Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Kekerasan Seksual