Oleh : Redaksi
Di tengah ketidakpastian ekonomi yang mencekik rumah tangga kelas menengah ke bawah, satu narasi penyelamat terus digaungkan. “Sekolah negeri itu gratis.” Kalimat ini menjadi oase harapan bagi jutaan orang tua yang terjepit.
Mereka berbondong-bondong mendaftarkan anak ke SD dan SMP negeri, bukan karena prestise, melainkan karena keterdesakan. Logikanya sederhana. Jika negara sudah menanggung biaya pendidikan, beban hidup mereka akan sedikit terangkat.
Namun, realitas di lapangan menampar keras wajah kita. Kata “gratis” ternyata hanya berlaku di atas kertas peraturan, bukan di gerbang sekolah.
Begitu seragam diterima dan buku paket dibagikan, mesin pencetak tagihan mulai bekerja. Tagihan itu tidak datang dari kasir resmi, melainkan dari selentingan wali kelas, grup WhatsApp paguyuban, atau surat edaran komite sekolah.
Iuran ini hadir dengan berbagai nama yang terdengar mulia. “Dana partisipasi,” “sumbangan sukarela,” “dukungan kegiatan karnaval,” hingga “pengadaan fasilitas kelas.”
Paradoksnya semakin tajam ketika kita melihat dalih yang digunakan. Orang tua diminta iuran untuk membeli kipas angin karena kelas panas, menyumbang untuk tempat cuci tangan karena sanitasi kurang layak, bahkan membiayai kostum mahal untuk pawai kemerdekaan. Pertanyaannya, ke mana larinya Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)?
Dana BOS adalah hak sekolah, bukan hadiah. Negara mengalokasikannya secara spesifik untuk keperluan operasional. Gaji guru honorer, pembelian alat tulis, perbaikan ringan, hingga pengadaan media pembelajaran.
Jika sebuah sekolah negeri harus mengemis uang dari orang tua yang kesulitan makan demi membeli kipas angin, maka ada dua kemungkinan buruk. Pertama, pengelolaan dana BOS di sekolah itu tidak transparan dan tidak efektif. Kedua, alokasi dana BOS dari pusat memang masih jauh dari memadai untuk standar layanan minimal yang layak.
Yang lebih menyakitkan adalah modus “sukarela” yang dipaksakan. Dalam sosiologi kemiskinan, tidak ada yang benar-benar sukarela jika ada tekanan sosial.
Orang tua yang menolak membayar kerap mendapat tatapan sinis, atau anak mereka dikucilkan secara halus dari kegiatan tertentu. Ini adalah bentuk perundungan institusional yang memanfaatkan rasa malu dan kekhawatiran orang tua akan masa depan anaknya.
Sekolah—yang seharusnya menjadi ruang aman dan pemerata kesempatan—justru berubah menjadi ajang stratifikasi sosial baru berdasarkan kemampuan bayar orang tua.
Mari kita jujur. Membebankan infrastruktur dasar sekolah kepada orang tua adalah pengakuan atas kegagalan negara. Pendidikan adalah mandat konstitusi.
Jika negara gagal menyediakan kelas yang sejuk, toilet bersih, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendidik tanpa memeras kantong rakyat, maka negara sedang menggadaikan hak dasar warganya.
Krisis ekonomi saat ini menuntut empati, bukan eksploitasi. Sekolah negeri harus kembali ke khittahnya. Sebagai benteng terakhir akses pendidikan bagi rakyat kecil, bukan sebagai lembaga yang cerdik mengubah kewajiban negara menjadi “sumbangan sukarela” yang wajib dibayar.
Pemerintah perlu turun tangan, tidak hanya dengan menambah nominal BOS, tetapi juga dengan audit ketat terhadap penggunaannya.
Bagi para kepala sekolah dan komite, berhentilah berlindung di balik istilah “gotong royong” ketika yang digotong hanyalah beban keuangan negara, dan yang royong hanyalah keringat orang tua yang sudah habis peras tenaganya mencari nafkah.
Biarkan kata “gratis” berarti benar-benar gratis. Karena bagi rakyat kecil, setiap rupiah yang keluar untuk iuran sekolah adalah potongan dari jatah makan mereka hari ini. ***