Arsip Kategori: Blora

Blora, Headline

Kasus PMK Melonjak: DP4 Blora Bakal Perketat Pasar Hewan

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Meningkatnya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Blora menjadi perhatian serius bagi Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Blora (DP4 Blora).

Menanggapi situasi ini, DP4 Blora berencana memperketat pengawasan di pasar-pasar hewan ternak yang beroperasi di wilayahnya.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk meminimalisir potensi penyebaran PMK yang lebih luas, sekaligus melindungi kesehatan hewan ternak dan stabilitas ekonomi peternakan di Blora.

Pengawasan yang lebih intensif akan meliputi pemeriksaan kesehatan hewan secara berkala, penerapan protokol biosekuriti yang ketat, serta edukasi kepada pedagang dan peternak mengenai gejala PMK dan cara pencegahannya.

DP4 Blora juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah desa dan petugas kesehatan hewan, untuk memastikan implementasi pengawasan berjalan efektif dan terpadu.

Perihal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, drh. Rasmiyana, Jumat (10/10/2025).

Rasmiyana mengatakan pasar hewan menjadi salah satu yang bisa berpotensi menjadi area penularan PMK, karena sapi-sapi dari luar kota juga masuk Blora.

Oleh karena itu, petugas kesehatan hewan akan ditempatkan di pasar-pasar hewan sebagai tindaklanjut atas melonjaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Blora.

“Untuk mewaspadai adanya lonjakan lagi kasus PMK, pengawasan lalu lintas ternak di pasar hewan akan mulai diperketat,” kata Rasmiyanan, di Blora.

Hal itu dilakukan sebagai tindaklanjut atas melonjaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Blora.

“Di pasar hewan kita tempatkan petugas di setiap pintu masuk pasar. Petugas itu bertugas mengecek sapi-sapi yang akan masuk dan memastikan sapi tersebut sehat tidak membawa penyakit menular,” terangnya.

Diketahui, Agustus 2025 kasus PMK nihil, namun terjadi lonjakan kasus PMK pada September 2025, sebanyak 20 ekor terjangkit PMK.

Menurutnya, jika ditemukan sapi atau ternak dengan gejala PMK, maka pedagang diminta untuk tidak menjual sapi tersebut.

Kemudian, jika ditemukan gejala penyakit menular pada ternak yang akan masuk, pihaknya mengimbau pada pedagang untuk bisa dibawa pulang, dan diobati di rumah, diisolasi di rumah untuk mendapatkan pengobatan agar penyakit tidak menular lebih luas di pasar.

“Kami minta sapi tersebut untuk tidak dijual, karena dengan dijual nanti sampai kepada peternak juga akan merugi,” tandasnya.

Melalui upaya ini, diharapkan kasus PMK di Blora dapat terkendali dan dampak negatif terhadap sektor peternakan dapat diminimalkan.***

Blora, Headline

Bupati Blora NGEGAS, DBH Blok Cepu Dinilai Tak Adil

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman “ngegas” di rapat Koordinasi Identifikasi Eksternalitas WK Migas Cepu dalam Rangka Penentuan Dana Bagi Hasil (DBH) Blok Cepu yang Berkeadilan, di lantai 2 Bapperida, Kamis (9/10/2025).

Bupati Arief, menyebut, Blora adalah lumbung energi, namun merasa diperlakukan tidak adil di DBH Blok Cepu. Ini bukan soal meminta belas kasihan, ini adalah soal hak konstitusional.

Ia menandaskan, agar ditinjau ulang tentang pembagian DBH Blok Cepu tersebut, dan jika tidak ada itikad baik dan revisi kebijakan yang substansial akan mengambil langkah hukum tertinggi. Yakni, akan mengajukan Judicial Review.

Ini benar-benar menunjukkan sikap tegas dan serius (‘ngegas’) dalam memperjuangkan hak daerahnya atas Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Blok Cepu.

Hal ini dipicu oleh besaran DBH yang diterima Kabupaten Blora yang dinilai tidak adil dan jomplang dibandingkan daerah tetangga, meskipun sekitar 37 persen wilayah Blora masuk dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok Cepu.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berencana mengajukan uji materi (Judicial Review/JR) terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut UU yang berlaku saat ini, Blora hanya dihitung sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah mulut sumur produksi, yang menyebabkan perolehan DBH-nya kecil. Padahal, Blora berargumen seharusnya diakui sebagai daerah penghasil karena memiliki porsi WKP yang signifikan.

Langkah hukum ini telah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari DPRD Blora serta melibatkan tokoh seperti Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk mengawal proses JR tersebut.

Pengajuan JR ini merupakan upaya serius Pemkab Blora agar pembagian DBH Migas di masa depan dapat dilakukan secara lebih berkeadilan dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah.

Panjang lebar Bupati Arief Rohman curhat di hadapan forum Rapat Koordinasi Identifikasi Eksternalitas WK Migas Cepu dalam Rangka Penentuan DBH yang Berkeadilan yang dihadiri Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Bappenas, Togu Pardede, ST.

Dia menyatakan, Blora yang masuk wilayah Blok Cepu ini, di persoalan Wilayah Kerja Penambangan (WKP), 37 persen, sementara sisanya Bojonegoro. Kebetulan saja yang dibuar itu Bojonegoro, meski kita tidak tahu minyaknya bisa jadi ada di Blora.

”Bisa saja kan, yang dibor itu Bojonegoro, sementara minyaknya ada di Blora,” ungkapnya.

Bupati Blora Ngegas DBH Blok Cepu Dinilai Tak Adil 2

Meski demikian, Bupati Arief tidak mempersoalkan masalah itu. Hanya saja Blora, menuntut agar yang tiga persen bagian daerah perbatasan, mestinya harus dihitungnya tidak dibagi rata atau Bagito.

Disebutkan, Jombang yang tidak berbatasan langsung, Seperti Lamongan itu juga enggak berbatasan langsung, mosok pembagiannya ada kesan Bagito. Kalau tadi Tuban dapat 400, tidak persoalan, karena mendapat 3 pasal. Yakni, sebagai daerah berbatasan, Kabupaten yang satu provinsi dengan daerah penghasil, plus daerah pengolah satu persen.

Dari persoalan itu semua, Blora menuntut agar pembagian yang tiga persen tersebut ditinjau ulang, jangan sampai ada kesan Bagito.

“Mestinya, taruhlah hitungan DBH yang berkeadilan itu paling sederhana, dihitung dari panjang batasan wilayah saja,” ujarnya.

Karena batas wilayah Blora dengan mulut sumur itu paling dekat. Sementara, Jombang, Jawa Timur, itu 3 atau 4 kilometer, ngitungnya itu mestinya yang 3 persen itu pembagiannya berdasarkan panjang perbatasan saja.

”Karena, mosok Jombang yang perbatasan 3 km, dapatnya lebih besar dari Blora. Ini dihitung dari perbatasan dengan Bojonegoro. Jadi Bojonegoro itu khan daerah penghasil, yang 3 peesen itu pembagiannya dilihat jarak perbatasannya,” tandas Bupati Arief.

“Ini wilayah kami (Blora) itu, lanjutnya, batas wilayahnya dekat dengan Bojonegoro, nah itu Jombang, Ngawi, Madiun, yang lebih jauh dapatnya DBH kok lebih besar. Termasuk juga Lamongan. nggak ikut berjuang dapat DBH duluan,” tegasnya.

Bupati Arief menandaskan, bahwa Blora ikut berjuang sejak awal. saat pembangunan Blok Cepu. Yang paling terkena dampak negatif itu Blora.

Dicontohkan, yang terkena dampak Blora, seperti air Bengawan Solo diambil, daerah-daerah Blora yang ada di wilayah Kedungtuban, sudah alami krisis air. Dan ini salah satu dampak negatif yang ditanggung Blora.

Untuk itu, kalau pembagian DBH yang tiga persen dihitung dari panjang batas wilayah, itu baru adil. Dan itu, sebenarnya formula itu dipakai, dan nah itu baru adil.

”Mosok yang paling terkena dampaknya, dapatnya DBH dibanding Jombang, dengan Lamongan, dengan Madiun, Blora kalah,” tegasnya.

Dikemukakan pula, Blora kemarin-kemarin sudah menyampaikan loginya pembagian DBH, hanya saja tetap tidak diluluskan. Untuk itu, sudah lah hitung aja dengan panjang perbatasan aja untuk menghitung pembagian DBH.

Bupati Blora Ngegas DBH Blok Cepu Dinilai Tak Adil 3

”Enggak usah menghitung dampak negatif. Kalau menghitung dampak negatifnya apa? Yang merasakannya Blora. Karena Bengawan Solo yang disedot airnya. Terus seluruh kendaraan, saat pembangunan ditempatkan di Cepu semua. Karena namanya juga Blok Cepu.” kata Bupati Blora Arief Rohman.

Dikatakannya, ketika kita bagi-bagi DBH ini, kok Blora, yang paling kecil ! Ketika disampaikan ke Menteri juga sempat ditanyakan, jangkauannya berapa? Mestinya harus dikatakan bahwa pembagian DBH saat ini tidak adil.

Dan ketika itu DBH -nya dihitung dengan adil, semua kabupaten lain tidak akan protes. Kayak Lamongan, Jombang, Madiun, dan Ngawi. Ketika diterapkan, hampir sudah dapat dua pasal, pasal provinsi penghasil sama pasal perbatasan.

Sehingga, soal pembagiannya, dilihat mana yang paling terkena dampak. Sekarang ini kalau ada musibah di Blok Cepu, yang paling terkena dampak itu Blora, karena perbatasan paling dekat, nyebrang sungai aja sudah Blora.

Belum lagi, Bupati Arief menyebut, masih ada beberapa kawasan lain yang selama ini Blora tidak pernah menghitung. Dicontohkan, seperti Blok Gundhi, DBH nya kayak apa ? termasuk, dia usul, beberapa potensi Migas di Blora segera dieksplorasi.

“Termasuk beberapa yang kita dorong juga sebenarnya yang di tempat kami yang belum dieksplorasi, mungkin segera dieksplorasi agar-agar dapat DBH -nya. Mestinya, pembagian DBH, Mestinya ada rasa keadilan,” lanjut Bupati Arief.

“Selama ini Cepu, Blora hanya dapat nama doang, tetapi pembagiannya belum cukup. Orang taunya Cepu itu kaya, padahal itu nama saja. Tapi yang dapat paling besar adalah Bojonegoro,” ucapnya.

Terlepas dari itu semua, Blora tetap akan berjuang dan yang terpenting mohon dukungan dari bappenas, pemerintah agar perhitungan DBH tidak hanya dibagi roto saja.

”Kita itu enggak enak. Jadi di daerah yang disampingnya daerah kaya. Rakyat itu enggak tahu kalau daerah yang sampingnya orang kaya. Bagaimana tidak, sebagai daerah perbatasan, orang langsung nge-zoom-nya Bojonegoro. APBD Blora, itu dibanding dengan Silpanya bojonegoro masih kalah, ” tuturnya.

Menurutnya, bertetangga dengan daerah kaya itu tidak enak, karena dibanding-bandingin. Bahkan untuk bangun jalan saja Blora harus ngutang. “Untuk itu, Blora akan mengajukan Judicial Review, jika melakukan lobi-lobi tetap tidak berhasil,” tandasnya.***

Blora, Headline

Dapur SPPG Polres Blora dengan Standar Ketat Resmi Dilaunching: Jamin Gizi Aman bagi Anak Blora

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Polres Blora secara resmi mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai upaya mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Blora.

Peresmian dan tasyakuran dapur SPPG Polres Blora ini dipimpin langsung oleh Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, pada Jumat (10/10/2025), mulai pukul 08.30 WIB di halaman depan lokasi SPPG, Jalan Raya Blora – Sayuran No 1, Jepon, Blora

Peresmian itu sekaligus sebagai komitmen Polri dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional yang aman dan berkualitas. Acara berjalan dengan aman, lancar, dan tertib di bawah pengawasan internal Sipropam Polres Blora.

Dalam arahannya, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., menekankan pentingnya standar kesehatan dan keamanan pangan yang ketat. Ia menyoroti beberapa langkah yang wajib dilakukan dapur SPPG untuk menjamin kualitas layanan.

“Setiap SPPG harus memiliki alat sterilisasi food tray dan dilengkapi CCTV yang terhubung dengan pusat. Langkah-langkah ini dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman,” tegas AKBP Wawan Andi Susanto.

Dapur SPPG Polres Blora dengan Standar Ketat Resmi Dilaunching Jamin Gizi Aman bagi Anak Blora 2

Kapolres juga menyampaikan bahwa pengawasan dapur SPPG Polres Blora akan melibatkan banyak pihak untuk memastikan pangan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak.

“SPPG Polres Blora harus mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau SPPG secara rutin. Selain itu, wajib melakukan pemeriksaan sampel pangan ke laboratorium yang diakui pemerintah. Jika hasil uji laboratorium menunjukan sampel pangan lolos dari zat berbahaya, barulah Dinas Kesehatan mengeluarkan Surat Pengakuan Bahwa SPPG tersebut layak beroperasi,” jelas Kapolres.

Kapolres Blora menekankan bahwa semua langkah pengawasan dan perbaikan ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi.

Acara peresmian ditutup dengan pemotongan tumpeng dan pita, dilanjutkan pengecekan peralatan SPPG dan pemberian penghargaan kepada para pihak yang membantu pembangunan fasilitas tersebut.

Hadir di acara itu, Forkopimda Blora, Dandim 0721 Blora Letkol Inf Agung Cahyono, Kepala Penanggung Jawab SPPG Polri Polres Blora AKP Nur Dwi Edie, S.H., M.H., Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari, serta perwakilan mitra dan relawan.***

Blora, Headline

1.144 Warga Blora Positif TBC, Dinkesda Blora Gelar Monev

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda Blora) mencatat hingga September 2025, sebanyak 1.144 warga Blora positif menderita penyakit Tuberkulosis (TBC), tersebar pada 16 kecamatan yang dipantau dan mendapatkan pelayanan pengobatan secara intensif di 12 Puskesmas.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis serta koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, Rabu, (24/9/2025), bertempat di Aula Bawah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora.

“Penyakit TBC, Mamalia adalah satu kesatuan penyakit yang luar biasa, untuk di Kabupaten Blora sudah ada 1.144 positif tersebar 16 kecamatan di 12 Puskesmas,” terang Sekdin Dinkesda Blora.

Sekretaris Dinkesda Blora dr. Nur Betsia Bertawati memaparkan pertemuan ini bertujuan untuk meninjau kembali pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC yang telah dijalankan, mengevaluasi capaian, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala di lapangan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi antar sektor, guna memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Blora.

“Kami sampaikan terima kasih untuk kehadirannya kepada tim percepatan penanggulangan TBC Kabupaten Blora, pentingnya komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan, dalam memerangi TBC yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Ia menyebut, program ini merupakan bagian dari program Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang mana harus ada penurunan 80 persen se indonesia.

1.144 Warga Blora Positif TBC Dinkesda Blora Gelar Monev 2

“Penanggulangan TBC tidak bisa dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Diperlukan dukungan lintas sektor agar upaya kita lebih terarah dan berdampak nyata di masyarakat. Harapannya dari kemungkinan yang tertular, kita mencari bersama-sama agar tidak banyak yang tertular,” jelasnya.

Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkesda Blora, Sutik, S.Kep., Ns., MM., mengungkapkan, untuk pencegahan penanggulangan TBC dalam satu minggu dievaluasi dari provinsi, dan dari dinas kesehatan blora sendiri baru sekali di evaluasi.

“Rencana aksi daerah sudah dibuat tahun 2018, karena adanya penyakit corona kita ulangi kembali untuk penanggulangan kembali. Hingga saat ini sudah ada 1.144 kasus positif TBC yang tersebar di 16 Kecamatan di 12 Puskesmas, mereka, mendapatkan pelayanan kesehatan. Targetnya adalah 1.774,” kata Sutik.

Sehingga untuk eliminasi TBC, perlu membuat rencana aksi daerah dan membuat tim percepatan aksi daerah, karena, ini merupakan bagian program prioritas utama.

“Penderita TBC rangking kedua sedunia. Untuk menuju eliminasi, perlu adanya penyediaan alat-alat kesehatan, pengobatan, pencegahaan,” jelasnya.

Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Blora, Agus Puji Mulyono, S.Sos, M.Si. menyatakan program ini menjadi kewajiban kita semua untuk menanggulangi TBC, karena semakin hari, semakin bulan, semakin meningkat.

“Penanggulangannya bagaimana? Tentu membutuhkan edukasi yang seperti apa agar kedepannya kasus TBC segera menurun dan terlaksana, juga membutuhkan semangat dan kerja keras kita, paling tidak mencapai angka 30 persen di Kabupaten Blora. Karena satu orang bisa menularkan 1.000 orang,” terangnya.***

Blora, Headline

Alokasikan Anggaran Rp430 Miliar, Jalan Rusak di Blora Mulai Diperbaiki

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Pemerintah Kabupaten Blora telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk program rehabilitasi dan perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini mengalami kerusakan signifikan akibat usia, beban lalu lintas yang meningkat, serta dampak cuaca ekstrem.

Langkah ini mencerminkan komitmen serius otoritas setempat dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui perbaikan di ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan dengan alokasi anggaran mencapai Rp430 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2025.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Blora di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Arief Rohman, terus menjalin sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga mengupayakan pinjaman daerah demi mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kami laporkan bahwasanya Alhamdulillah tahun ini kita mungkin rekor ya, Saya total tahun ini anggaran pembangunan infrastruktur untuk membangun jalan, baik itu yang bersumber dari APBN dalam hal ini adalah bantuan keuangan Inpres Jalan Daerah, ada yang dari Provinsi, ada yang dari DAK, DAU dan juga ada yang dari pinjaman daerah tahun ini kira-kira hampir 430 miliar,” terang Bupati Blora pada acara Penyerahan Penghargaan Desa Lunas PBB P2 Tercepat di Pendopo Bupati Blora, Kamis (18/9/2025).

Lebih lanjut, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan, saat ini sudah berlangsung ada sekitar 103 ruas jalan yang dibangun. Termasuk kaitannya dengan bantuan pinjaman daerah juga sudah diizinkan oleh Kementerian Keuangan.

Kemudian, lanjutnya dikatakan, untuk Kabupaten Blora di tahun ini mendapatkan bantuan Inpres Jalan Daerah yang mana akan sangat bermanfaat dalam mendukung pembangunan di Blora.

“Terkait dengan Inpres jalan daerah kita Alhamdulillah dapat rekor tertinggi se Jawa Tengah, ini juara satunya yang menerima banyak ini Blora yang dapat Inpres ini sekitar 97 miliar, hampir 100 miliar ini,” tambahnya.

Alokasikan Anggaran Rp430 Miliar Jalan Rusak di Blora Mulai Diperbaiki 2

Nantinya, sejumlah ruas-ruas strategis diperkirakan akan terselesaikan. Seperti Ruas jalan Jepon-Bogorejo perbatasan Tuban, Ruas Jalan Tunjungan-Nglangitan- Keser, Ruas Jalan Japah-Tunjungan, dan Ruas Jalan Cabak-Bleboh.

Bupati juga berharap kedepannya ruas jalan seperti Doplang arah Bangkleyan dan juga Kunduran arah Doplang agar dapat tertangani.

Meski demikian untuk ruas-ruas jalan yang belum tertangani, nantinya akan dilakukan pembangunan secara berkala. Termasuk infrastruktur pendidikan seperti gedung-gedung sekolah akan diusulkan untuk dibangun.

Kemudian kaitannya dengan irigasi, dalam rangka mendukung ketahanan pangan nantinya juga akan menjadi prioritas.

“Jadi kita tentunya berkomitmen untuk bagaimana nantinya daerah-daerah yang belum kita bangun, secara berkala nanti kita bangun. Tidak hanya infrastruktur jalan saja, termasuk infrastruktur pendidikan seperti halnya gedung, bangunan SD dan sebagainya nanti silahkan, nanti secara bertahap juga akan kita kawal untuk bisa kita usulkan,” paparnya.

Diharapkan perbaikan jalan ini tidak hanya mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh, tetapi juga membuka akses yang lebih baik bagi layanan publik, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan warga di seluruh wilayah Kabupaten Blora.***

Blora, Headline

Blora Gelar Deklarasi Penolakan Aksi Kekerasan, Ciptakan Blora Cinta Damai dan Aman

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Dalam rangka menjaga situasi Kabupaten Blora yang damai, adem ayem dan kondusif, sejumlah pihak di Blora sepakat dan melakukan deklarasi penolakan aksi kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum dalam rangka menciptakan Kabupaten Blora yang kondusif, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Senin (1/9/2025).

Deklarasi tersebut ditandatangani secara langsung oleh Bupati Blora Dr. H.Arief Rohman, M.Si, Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, Forkopimda Blora bersama dengan organisasi masyarakat, aktivis, pemuka agama, hingga perguruan silat, yang ada di wilayah Kabupaten Blora.

“Hari ini kita ada semacam deklarasi damai untuk semua elemen, untuk kita berkomitmen bersama menjaga keamanan dan kondusivitas Kabupaten Blora kita tercinta,” ungkap Bupati Blora.

Adapun isi deklarasi tersebut, antara lain:
(1). Menolak aksi unjuk rasa/demo anarkis;
(2.) Menyampaikan pendapat di muka umum secara damai dan tidak merusak fasilitas umum;
(3.) Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku;
(4.) Menolak segala bentuk berita hoaks, isu sara dan ujaran kebencian di tengah masyarakat serta di media sosial; dan
(5.) Bersama-sama menciptakan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Blora.

“Kami tentunya mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang mana sudah mendukung kondusivitas yang ada di Kabupaten Bora. Alhamdulillah sampai sekarang kondisi Kabupaten Bora kondusif, aman, dan terkendali. Itu semua bisa terjadi karena kompaknya kita semuanya dari semua yang ada di Kabupaten Blora,” jelasnya.

Disampaikan bahwa Pemkab Blora menggelar rapat koordinasi terkait kondusivitas wilayah bersama sekaligus dirangkai dengan Doa Lintas Agama. Adapun rapat dan doa bersama lintas agama tersebut juga diikuti secara virtual zoom meeting oleh Forkopimcam dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Blora.

Harapannya apa yang menjadi hasil rapat dan arahan dari Forkopimda Blora dapat disampaikan ke desa-desa, baik kepada kepala desa, bhabinkamtibmas, maupun babinsa masing-masing.

Ia juga meminta agar nantinya kegiatan rapat koordinasi dan doa bersama lintas agama bisa dilaksanaknan di kecamatan-kecamatan.

“Kami di tingkat kabupaten sudah melaksanakan, nanti tolong diturunkan di tingkat kecamatan dengan Forkopimcam dan juga semua unsur di tingkat kecamatan dan sampai ke desa kelurahan, nanti dibuat acara yang sama untuk doa bersama atau semacam koordinasi lah biar semuanya kompak semuanya,” jelas Bupati Arief.

“Kita ingin memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora bahwa suasana Blora ini aman dan kondusif,” tambahnya.

Bupati juga mengungkap, bahwa sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala-kepala sekolah yang ada di Blora. Menurutnya, karena ada yang teridentifikasi melakukan kegiatan demo dan anarki di kabupaten sekitar, mayoritas adalah para pelajar.

“Ini menjadi pembelajaran untuk kita bagaimana kita membentengi anak-anak kita. Alhamdulillah kita sudah bisa cegah, kemarin sore mereka berkumpul merencanakan untuk aksi dan ini bisa kita tanggulangi,” paparnya.

Untuk itu, diperlukan peran aktif dari masyarakat, para orang tua, sangat dibutuhkan untuk menciptakan situasi kondusif. Informasi sekecil apa pun mengenai suasana di masyarakat agar dapat segera diinformasikan. Ia juga menegaskan bahwa TNI dan Polri siap mengawal masyarakat, serta berharap ormas-ormas maupun perguruan yang memiliki anggota dapat turut membantu.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati, Hj. Sri Setyorini juga berpesan kepada beberapa kecamatan untuk dapat meningkatkan kewaspadaannya dan meningkatkan komunikasi dengan sekolah-sekolah.

“Kami hanya berpesan kepada empat kecamatan yang agar lebih meningkatkan kewaspaadaannya, untuk berkomunikasi dengan Kepala Sekolah, babinsa, bhabinkamtibmas, ini akan lebih ditingkatkan, yaitu Kecamatan Jati, Randublatung, Ngawen dan Kecamatan Blora agar lebih memperhatikan putra-putranya,” imbuhnya.

Blora Gelar Deklarasi Penolakan Aksi Kekerasan Ciptakan Blora Cinta Damai dan Aman 2

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, SH, SIK, MH, mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan situasi kamtibmas adalah tanggung jawab bersama, dengan melibatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Pihaknya bersyukur Kabupaten Blora saat ini adem ayem dan damai, untuk itu pihaknya mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga situasi kondusif tersebut.

Ia meminta masyarakat agar tidak perlu takut untuk melakukan aktivitas sehari-hari, karena petugas baik dari Polres dan Kodim sudah melakukan berbagai upaya untuk mengamankan Kabupaten Blora.

“Dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian situasi Kamtibmas Kabupaten Blora, Alhamdulillah aman kondusif Bapak Ibu tidak perlu cemas, tidak perlu takut mungkin untuk melakukan aktivitas sehari-hari,” jelasnya.

Selanjutnya, Kapolres juga memohon agar segenap pihak, termasuk Forkopimcam, Ormas, tokoh agama dan tokoh masyarakat, aktivis, untuk menjadi agen-agen kamtibmas di seluruh tataran masyarakat.

“Dengan apa? mari kita sama-sama itu memposting baik itu di media sosial kita, di media sosial institusi, mari memposting berita-berita yang positif, berita-berita yang mengajak untuk kebaikan kepada seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Dandim 0721 Blora Letkol Inf Agung Cahyono, S.Sos., M.Han, juga meminta agar masyarakat jangan khawatir,menurutnya pihak TNI, Polri, dan segenap pihak telah menggelar kegiatan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Ia juga meminta dukungan dari berbagai tokoh masyarakat maupun agama dalam memberikan imbauan kepada masyarakat.

“Kita juga memerlukan intervensi dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai ke tingkat desa, harapannya Bapak Ibu sekalian memberikan himbauan kemudian arahan-arahan kepada masyarakat kepada umat masing-masing untuk tidak terpancing, tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan mari kita jaga sama-sama,” paparnya.

Disampaikan bahwa masyarakat merupakan benteng utama. Karena itu, jangan sampai benteng ini ditembus, disusupi, lalu digerakkan, sehingga seolah-olah masyarakat berhadapan dengan aparat keamanan.

Hal tersebut tentu tidak kita inginkan bersama, Dandim mengajak segenap pihak untuk jaga bersama, karena keamanan adalah tanggung jawab kita semua.

“Selain upaya-upaya lahiriah, kita juga perlu jalur langit doa-doa, ibadah mohon dipanjatkan untuk Indonesia untuk Kabupaten Blora ini supaya tetap aman dan kondusif jadi selain upaya lahiriah kita, batin juga kita harus jalan,” tambahnya.

Sementara itu salah satu peserta Rakor, Exi Wijaya dari organisasi Front Blora Selatan, menilai bahwa melihat situasi nasional terkini, aksi massa yang seharusnya menjadi wujud demokrasi justru sering berubah menjadi kerusuhan dan amuk massa, karena ditunggangi kepentingan tertentu hingga mencederai demokrasi.

Selain itu pada akhirnya masyarakatlah yang menjadi korbannya. Untuk itu ia juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat maupun pemerintahan agar bahu-membahu, bekerja sama, agar kerusuhan seperti di daerah lain itu tidak terjadi di Blora.

“Saya pikir apa yang dilakukan oleh Forkopimda hari ini itu merupakan jawaban, agar supaya seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Blora itu bahu-membahu dan gotong-royong menciptakan sinergitas bagaimana elemen masyarakat dan pemerintah itu bekerja sama untuk menjaga kedamaian yang ada di wilayah Blora,” tambahnya.

Untuk itu pihaknya berharap agar nantinya masyarakat dapat ikut aktif saling menjaga satu sama lain, salah satunya dengan mengaktifkan pos kamling.

“Agar supaya jaga desa, jaga warga itu digalakkan di Blora, rakyat membantu rakyat, warga menjaga warga,” paparnya.

“Jadi konteks rakyat bantu rakyat, warga jaga warga, itu bisa diimplementasikan lewat aktivasi poskamling itu dulu kita mengenal pos kamling tiap RT itu ada, ayo kita aktifkan kembali agar supaya masyarakat sama-sama menjaga masyarakat,”pungkasnya.

Saat doa bersama, seluruh peserta mengikuti dengan khusyuk doa bersama lintas agama, baik di Pendopo Kabupaten Blora maupun di seluruh kecamatan melalui zoom.

Masing-masing pemuka agama secara bergantian melantunkan doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Untuk agama Kristen doa dipandu oleh Pendeta Yulius Sukarno, Agama Katholik oleh YF Hendro Cahyono, Agama Hindu oleh Nyoman Arta, Agama Budha oleh Ngatmo, Agama Konghucu oleh Ibu Liantini, Agama Islam oleh H. Mustaqim.***

Blora, Headline

Forkopimda Blora Minta Seluruh Kepala Sekolah di Blora Bentengi Pelajar Untuk Selalu Berbuat Kebaikan

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Blora Arief Rohman bersama Forkopimda Blora menggelar silaturahmi dengan Kepala SMP/SMA/SMK/MAN baik negeri maupun swasta bertempat di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Senin (1/9/2025).

Bupati Blora Arif Rohman mengatakan silaturahmi diselenggarakan dalam rangka untuk mewujudkan Blora yang damai dan kondusif, sehingga peran kepala sekolah dan para guru diminta lebih intensif mengedukasi peserta didik agar tidak mudah terprovokasi.

“Kita sampaikan bahwasanya yang menjadi sasaran adalah para pelajar. Bahkan Pak Kapolres, kemarin sore sudah mengamankan, terjaring ada 12 pelajar yang terindikasi akan melakukan kegiatan demontrasi yang diduga pula akan melakukan tindakan anarkis,” kata Bupati Blora Arief Rohman.

Bupati Arief Rohman berharap dari pihak sekolah nanti bisa mencegah siswa-siswinya supaya jangan ikut-kutan.

“Saya minta peran Kepala Sekolah ini untuk membentengi anak-anak didik,” tandasnya.

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, membenarkan bahwa para pelajar itu ikut-ikutan, karena mereka masih labil.

Oleh karena itu, senada dengan yang disampaikan oleh Bupati Arief Rohman, Kepala Sekolah diminta menjadi benteng terutama membentengi anak-anak kita untuk selalu berbuat kebaikan dan tidak ikut-ikutan hal-hal yang melanggar aturan.

Bupati Blora Arief Rohman menambahkan, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran, stageholder dari TNI-Polri dan juga pihak lainnya. Bupati berpesan untuk semua warga supaya cinta Blora, sehingga aman dan damai.

“Sampai saat ini Blora kondisinya aman, dan masyarakat tidak usah kawatir. Tadi malam kita patroli keliling. Kita jaga semua fasilitas-fasilitas (Kantor Bupati Blora, Makodim 0721/Blora, Kejaksaan Negeri Blora, DPRD Blora dan Polres Blora) yang di tempat lain menjadi sasaran. Keterlibatan masyarakat juga kita harapkan, ketika ada hal-hal yang mencurigakan segera laporkan. Sedini mungkin kita cegah, jadi keterlibatan masyarakat ini penting,” kata Bupati.

Sementara itu Kajari Blora Hetty Cahyaningrum, menyampaikan pihaknya segera turun ke sekolah melalui program jaksa menyapa kepada para pelajar.

Usai menggelar tatap muka dengan Kepala Sekolah di Dinas Pendidikan, Bupati dan Forkopimda Blora melaksanakan rapat koordinasi secara daring dengan Forkopimcam 16 Kecamatan di pendopo rumah dinas Bupati Blora. Rakor tersebut untuk memastikan di wilayah kecamatan aman dan kondusif.***

Blora, Headline

Jaga Blora Tetap Damai dan Aman, Forkopimda Blora Minta Warga Jangan Mudah Terprovokasi

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Blora (Forkopimda Blora) terus berupaya menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Blora.

Kegiatan patroli gabungan dilakukan agar kondusivitas wilayah dapat terus terjaga dengan baik pada objek kantor Pemerintahan dan Instansi Vertikal.

Sejumlah titik lokasi yang dikunjungi antara lain Kantor Bupati Blora, Makodim 0721/Blora, Kejaksaan Negeri Blora, DPRD Blora dan Polres Blora.

Dalam giat itu, Forkopimda Blora memastikan kondisi kantor Pemerintahan yang mejadi simbol kedaulatan dan kekuasaan Negera dalam kondisi aman dan kondusif.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini situasi dalam keadaan aman, terkendali, dan kondusif, setian kantor Pemerintahan dan Instansi Vertikal dijaga oleh Personel Kodim 0721/Blora dan petugas keamanan kantor.

Kemudian, tidak ditemukan adanya indikasi gangguan keamanan maupun potensi ancaman langsung terhadap kantor Pemerintah dan Instansi Vertikal.

Pelaksanaan kegiatan patroli dan pengecekan situasi dilakukan berdasarkan Instruksi Forkopimda Jawa Tengah dan sebagai langkah antisipatif atas maraknya aksi unjuk rasa bersifat anarkis di beberapa daerah, yang berpotensi meluas dan menimbulkan dampak terhadap keamanan personel maupun sarana dan prasarana kantor Pemerintahan dan Instansi Vertikal.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 0721/Blora, Letnan Kolonel (Letkol) Inf Agung Cahyono mengatakan patroli bersama dilakukan untuk memastikan situasi Kabupaten Blora tetap aman dan kondusif.

“Untuk wargaku, masyarakat Blora yang kami cintai, mari kita jaga bersama, kedamaian dan ketentraman,” kata dia, berdasarkan keterangan tertulisnya, Senin (1/9/2025).

Agung juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan informasi hoaks yang mengganggu ketentraman.

“Blora adalah rumah kita bersama, mari kita saling bergandeng tangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan mudah terprovokasi dan terpengaruh oleh berita hoaks yang bertujuan memecah belah kita,” ujar dia.

Dengan semangat “Blora Cinta Damai”, pihaknya berharap masyarakat Blora dapat terus menjaga keharmonisan dan ketentraman, serta menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu keamanan dan kedamaian di Blora.

“Kita tunjukkan warga Blora adalah masyarakat yang berbudaya, cinta damai dan selalu bersatu,” terang dia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, S.IP M.Si, Wakil Bupati Blora Hj Sri Setyorini, Kajari Blora Hetty Cahyaningrum, S.H., C.N, Dandim 0721/ Blora Letkol Inf Agung Cahyono, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., Ketua PN Blora Nunung Kristiyani, S. H., M.H. Ketua DPRD Blora diwakili wakil ketua III Lanova Candra. Kasi Intelijen Kejari Blora Jatmiko Raharjo, S.H., M.H, Asisten II Perekonomian Sekda Blora Agus Puji Mulyono, S.Sos, M.Si, Kaban Kesbangpol Sujianto, S.E M.M, Kasatpol PP Pujo Catur Susanto, Kepala Dinkominfo Blora Pratikto Nugroho, S.Sos, MM., dan jajaran OPD terkait.***