Arsip Kategori: Ekonomi Bisnis

Cepu, Ekonomi Bisnis

Safari Ramadan 2026, BNI Kantor Cabang Cepu Salurkan 458 Paket Sembako di Blora dan Sekitarnya

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyelenggarakan program Safari Ramadan 2026 di Kabupaten Blora dan sekitarnya. Melalui BNI Kantor Cabang (KC) Cepu, sebanyak 458 paket sembako didistribusikan secara serentak kepada masyarakat dan yayasan pendidikan mulai Kamis 12 Maret 2026 hingga Jumat 13 Maret 2026.

Penyaluran bantuan ini menyasar sejumlah titik di Kecamatan Cepu, Randublatung, dan Kabupaten Blora. Di antaranya adalah TPQ An-Nahdliyah Cabang Cepu, Yayasan Perguruan Islam PSM Randublatung, Ponpes Islam Al-Balad, SDIT Permata Mulia, Yayasan Alkautsar, serta masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Pemimpin BNI KC Cepu, Yurika Skripsianingrum, didampingi Wakil Pemimpin BNI KC Cepu, Lia Ratnasari, terjun langsung untuk berinteraksi dengan anak-anak yatim dan warga penerima manfaat.

“Kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur dan terima kasih BNI. Harapannya dapat membawa manfaat serta menghadirkan senyum kebahagiaan sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat,” ujar Yurika dalam keterangan resminya.

Program Safari Ramadan 2026 ini merupakan agenda tahunan BNI yang dilaksanakan di lebih dari 10 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Selain pembagian sembako, rangkaian kegiatan sosial secara nasional juga mencakup pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa.

Melalui aksi ini, BNI berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat sesuai dengan moto perusahaan, “Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa.” (red)

Blora, Ekonomi Bisnis

Satgas Pangan Polres Blora Pantau Harga Bahan Pokok di Pasar

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Tim Satgas Pangan Satreskrim Polres Blora bersama Pemerintah Kabupaten Blora melakukan pemantauan intensif terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok penting (Bapokting). Monitoring dilakukan di dua pasar utama, yakni Pasar Sido Makmur dan Pasar Jepon, pada Rabu 25 Februari 2026.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Zaenul Arifin, mewakili Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto. Turut hadir dalam pengecekan tersebut perwakilan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Blora, Dindagkop UKM, DP4 Kab. Blora, serta personil Kodim 0721/Blora.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, mayoritas harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, daging sapi, dan aneka cabai terpantau stabil. Bahkan, ditemukan adanya penurunan harga pada komoditas daging ayam potong.

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, melalui Kasat Reskrim AKP Zaenul Arifin menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan maupun permainan harga yang dapat memberatkan masyarakat di tengah menjalankan ibadah puasa.

“Kami dari Satgas Pangan hari ini turun langsung ke Pasar Sido Makmur dan Pasar Jepon untuk memastikan stok pangan tersedia dan harganya tetap terjangkau,” kata dia.

Dari hasil pengecekan, menurut Arifin, stok bahan pokok cenderung aman dan stabil. Menariknya, harga ayam negeri atau ayam potong justru mengalami penurunan dari yang semula Rp42.000 menjadi kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram.

Di Pasar Sido Makmur, harga daging sapi terpantau di angka Rp120.000 per kilogram, sedangkan di Pasar Jepon mencapai Rp135.000 per kilogram. Untuk komoditas cabai, harga cabai rawit merah berada di kisaran Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram, sementara bawang merah stabil di angka Rp35.000 per kilogram.

AKP Zaenul Arifin, menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara rutin hingga menjelang Hari Raya Idulfitri guna menjaga kondusivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Blora.

“Alhamdulillah, selama kegiatan berlangsung situasi di kedua pasar terpantau aman dan kondusif. Kami menghimbau para pedagang untuk tetap mengikuti aturan harga yang ada dan tidak melakukan spekulasi stok yang dapat merugikan konsumen,” pungkasnya. (red)

Blora, Ekonomi Bisnis

Bank Jateng Blora Resmi Dibuka, Bupati: Kunci Baru Pertumbuhan Blora

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Peresmian Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bank Jateng Blora menandai tonggak penting dalam upaya memperkuat infrastruktur keuangan daerah dan menjadi katalisator baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Kehadiran lembaga perbankan berjejaring regional ini tidak hanya mempermudah akses layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta masyarakat umum, tetapi juga membuka peluang sinergi dalam pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan UMKM, dan pengelolaan dana desa secara lebih transparan dan efisien.

Dengan adanya layanan perbankan yang lebih dekat, diharapkan perputaran modal di tingkat kabupaten meningkat, memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan kredit produktif dengan persyaratan yang lebih relevan dengan kondisi lokal, serta mendorong inklusi keuangan yang selama ini menjadi tantangan bagi sebagian komunitas di wilayah pinggiran.

Oleh sebab itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku ekonomi setempat untuk merancang produk keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan sektor pertanian, perdagangan, dan jasa maupun sektor-sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Blora serta memastikan program literasi keuangan menyasar kelompok rentan agar manfaatnya menyeluruh.

Kehadiran Bank Jateng di Blora diharapkan menjadi stimulus bagi investasi swasta dan pengembangan ekosistem usaha lokal melalui kemudahan transaksi, layanan digital perbankan, dan akses permodalan yang diperluas, sehingga dalam jangka menengah hingga panjang dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan bagi Kabupaten Blora.

Peresmian Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bank Jateng Blora yang terletak di jalan Gatot Subroto No. 93 RT 3 RW 1 Blora itu, diresmikan secara langsung oleh Bupati Blora H. Arief Rohman, Rabu (12/11/2025).

Peresmian ditandai dengan pemotongan bunga bersama pimpinan KCPS Bank Jateng Blora, sebagai simbol dimulainya operasional resmi kantor baru tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman menyampaikan bahwa peresmian gedung KCPS Bank Jateng Blora menjadi momentum penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Blora.

Kehadiran KCPS ini diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemajuan ekonomi daerah.

“Kehadiran Bank Jateng Syariah di Blora bukan hanya memperluas layanan perbankan, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar lebih inklusif secara finansial,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Arief itu.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama Bank Jateng, Dewan Pengawas Syariah, serta jajaran Pemkab Blora yang telah bekerjasama menghadirkan layanan perbankan syariah yang profesional, adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Lebih lanjut, Mas Arief berharap keberadaan KCPS Bank Jateng Blora dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

“Kantor ini diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan UMKM dan sektor produktif lainnya, serta menjadi wadah literasi dan edukasi keuangan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Ditambahkan, ia berharap sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, tokoh agama, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Semoga kehadiran KCPS ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah,” pungkasnya.***

Blora, Ekonomi Bisnis, Headline

Rekonstruksi Pasar Ngawen Blora Disambut Tangis Haru Pedagang

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Dua tahun setelah musibah kebakaran yang menyapu sebagian besar bangunan dan meruntuhkan harapan sementara para pelaku usaha kecil di Pasar Ngawen Blora, proses rekonstruksi yang akan dimulai pada November 2025 kembali meneguhkan eksistensi pasar tradisional sebagai pusat perekonomian lokal dan ruang sosial yang sarat makna.

Proyek rekonstruksi lokasi berdagang ini disambut dengan tangis haru oleh para pedagang Pasar Ngawen Blora yang selama dua tahun terakhir menanggung beban kehilangan tempat dan pendapatan, merajut kembali jaringan sosial yang sempat tercerabut, serta menata ulang strategi usaha mereka di tengah keterbatasan sumber daya.

Pemerintah Kabupaten Blora bersama Kementerian Pekerjaan Umum RI, telah mengoordinasikan upaya rekonstruksi yang meliputi pembangunan ulang kios-kios dengan standar keselamatan yang lebih tinggi, penataan akses jalan dan fasilitas penunjang seperti sanitasi dan listrik untuk meningkatkan daya tahan ekonomi pedagang Pasar Ngawen Blora.

Pemulihan kembali fisik Pasar Ngawen Blora juga sebagai lambang pemulihan psikologis dan sosial para pedagang atas keberadaan tempat berjualan yang layak, terbukanya kembali mata rantai penghidupan keluarga, penguatan identitas komunitas, dan harapan akan kesinambungan kegiatan ekonomi lokal yang lebih aman dan tertata.

Senyum lega bercampur haru terpancar dari wajah ratusan pedagang Pasar Ngawen Blora. Setelah dua tahun berdagang di lokasi darurat pasca-kebakaran melanda, Pasar Ngawen akhirnya dipastikan akan dibangun kembali.

Kabar ini membawa angin segar bagi 1.291 pedagang yang menggantungkan hidupnya dari pasar tersebut. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Ngawen, Ahmad Sholeh, tidak dapat menutupi rasa syukurnya.

“Setelah dua tahun menunggu, akhirnya doa kami terkabul,” ucap Ahmad Sholeh dengan mata berkaca-kaca, menyambut pengumuman dimulainya pembangunan pasar.

Kabar gembira ini disampaikan oleh Kabid Pasar Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Blora, Margo Yuwono, saat kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, ke lokasi pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Margo Yuwono menekankan betapa pentingnya proyek ini. “Tentunya ini sangat berarti bagi kami semua, terutama bagi 1.291 pedagang yang selama ini menggantungkan hidupnya di Pasar Ngawen,” ujarnya.

Pembangunan Pasar Ngawen telah ditetapkan sebagai agenda prioritas Kementerian Pekerjaan Umum RI dengan pagu anggaran mencapai Rp38 miliar.

Proses lelang kini sedang berjalan, dan ditargetkan pembangunan fisik dimulai pada November 2025 dan selesai pada 2026. Saat ini, tim terkait tengah sibuk membersihkan puing-puing sisa kebakaran agar area siap untuk konstruksi.

Bupati Blora, Arief Rohman, turut menyampaikan kebahagiaan dan apresiasi atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan Komisi V DPR RI.

“Alhamdulillah, Pasar Ngawen akhirnya akan dibangun kembali. Ini sangat penting, karena sudah hampir dua tahun kegiatan ekonomi warga Ngawen dan sekitarnya sempat terhambat,” kata Bupati Arief, mengakui dampak besar kebakaran tersebut pada perekonomian lokal.

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menyebut keberhasilan penganggaran ini sebagai bukti sinergi yang kuat.

Ia berharap seluruh masyarakat dapat mengawal pembangunan ini agar berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata.

Bagi pedagang Ngawen, ini bukan hanya sekedar pembangunan gedung baru, namun juga harapan baru bagi pemulihan ekonomi dan kehidupan mereka.***

Blora, Ekonomi Bisnis, Headline

Anggaran Rp38 Miliar, Rekonstruksi Pasar Ngawen Blora Akan Dimulai November 2025

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Pasca musibah kebakaran yang melanda Pasar Ngawen Blora, dua tahun silam, Pemerintah Kabupaten Blora telah mengambil langkah strategis untuk membangun kembali fasilitas perdagangan tersebut dengan memperhatikan aspek keamanan, tata ruang, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.

Proyek rekonstruksi yang akan dimulai pada November 2025 ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp38 miliar untuk mencakup pembangunan infrastruktur fisik pasar, peningkatan sistem proteksi kebakaran, perbaikan sarana utilitas seperti drainase dan listrik, serta fasilitas pendukung untuk memperkuat aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian kawasan Ngawen khususnya.

Upaya Pemkab Blora ini membuat penantian panjang para pedagang di Pasar Ngawen Blora selama dua tahun pasca-kebakaran akhirnya berakhir melalui proyek rekonstruksi dengan pagu anggaran mencapai Rp38 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Kabar gembira ini disampaikan oleh Kabid Pasar Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Blora, Margo Yuwono, saat mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, ke lokasi pasar pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Margo Yuwono mengungkapkan, proyek pembangunan Pasar Ngawen telah masuk dalam agenda prioritas Kementerian PU dan saat ini tengah memasuki tahap lelang untuk menentukan kontraktor pelaksana.

Jika proses lelang berjalan lancar, pembangunan fisik akan dimulai bulan depan dan ditargetkan rampung pada tahun 2026.

“Tentunya ini sangat berarti bagi kami semua, terutama bagi 1.291 pedagang yang selama ini menggantungkan hidupnya di Pasar Ngawen,” ujar Margo.

Saat ini, pihak Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Blora tengah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pembersihan puing-puing sisa kebakaran agar area pasar siap digunakan saat pembangunan dimulai.

Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Pusat dan Komisi V DPR RI atas terealisasinya dukungan anggaran ini.

“Alhamdulillah, Pasar Ngawen akhirnya akan dibangun kembali. Ini sangat penting, karena sudah hampir dua tahun kegiatan ekonomi warga Ngawen dan sekitarnya sempat terhambat,” ungkap Bupati Arief.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan bahwa keberhasilan penganggaran ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPR RI.

Ia juga berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi pembangunan lain di Blora, seperti pembangunan Stadion Kridaloka Jepon dan peningkatan infrastruktur jalan.

Rasa syukur juga datang dari pedagang, diwakili Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Ngawen, Ahmad Sholeh, yang menyampaikan rasa harunya. “Setelah dua tahun menunggu, akhirnya doa kami terkabul,” tandasnya.***.

Blora, Ekonomi Bisnis, Headline

Satgas MBG Blora Peringatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran MBG

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Satgas MBG Blora telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan perintah pemetaan ulang menyeluruh terhadap seluruh penerima dan mekanisme distribusi program, sekaligus menegaskan larangan keras terhadap pemotongan anggaran yang dialokasikan untuk bahan makanan.

Tindakan ini merupakan upaya strategis untuk menjamin bahwa sasaran program, terutama kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga berpendapatan rendah, agar menerima dukungan gizi yang memadai dan tepat waktu tanpa tergerus oleh pergeseran alokasi anggaran yang tidak sesuai prioritas.

Pemetaan ulang tersebut dimaksudkan untuk memperbarui data basis penerima berdasarkan verifikasi lapangan yang akurat, mengidentifikasi daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani, serta menata ulang rantai pasokan agar distribusi bahan makanan berjalan efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, kebijakan pelarangan pemotongan anggaran bahan makanan ditegaskan untuk mencegah praktik re-alokasi dana yang dapat mengurangi kuantitas atau kualitas bantuan pangan sehingga berdampak negatif pada status gizi komunitas sasaran.

Perihal tersebut ditegaskan oleh Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Blora, Sri Setyorini, dalam Rakor MBG, Senin 13 Oktober 2025.

Ketua Satgas MBG yang juga Wakil Bupati Blora itu meminta seluruh Forkopimcam segera menggelar rapat koordinasi untuk mendata sasaran penerima manfaat secara akurat, serta memerintahkan dilakukannya pemetaan (mapping) ulang terhadap 55 dapur SPPG yang sudah beroperasi.

“Akan kami adakan mapping ulang adanya SPPG yang sudah beroperasi dan penerima manfaatnya, kalau ada yang overload kita geser, kita mapping ulang,” jelas Setyorini.

Pemetaan ulang ini diberikan waktu satu minggu setelah mendapat masukan dari Camat, bertujuan agar SPPG berfungsi efektif, merata, dan tepat sasaran.

Hal penting lainnya, Wabup menekankan agar anggaran sebesar Rp10.000 per penerima manfaat wajib digunakan sepenuhnya untuk pembelian bahan makanan.

Wabup melarang keras pemotongan anggaran bahan makanan untuk keperluan lain, karena alokasi biaya operasional dan sewa sudah ditentukan secara terpisah.

Dalam rakor tersebut, peran vital ahli gizi dalam menyusun standar menu, porsi, pola menu, hingga melakukan Quality Control (QC) dan menyiapkan golden sample saat pemorsian, turut disoroti.

Ahli Gizi SPPG Karangjati 1, Nur Intan, memberikan penjelasan bagaimana ahli gizi memastikan setiap bahan baku melalui penyortiran ketat dan makanan yang dihidangkan melalui uji organoleptik atau tester sebelum didistribusikan.

Dengan menerapkan prosedur verifikasi yang ketat, mekanisme pelaporan yang dapat diakses publik, dan sanksi administratif bagi pihak-pihak yang mencoba mengurangi atau mengalihkan anggaran program, Satgas MBG Blora berupaya membangun kepercayaan publik, memperkuat tata kelola program, serta memastikan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak atas pangan bergizi benar-benar diwujudkan dalam praktik operasional sehari-hari.***

Blora, Ekonomi Bisnis, Headline

Dapur SPPG Blora Tanpa SLHS Terancam Akan Ditutup

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Dapur SPPG Blora yang saat ini beroperasi tanpa SLHS diberitahukan akan ditutup sementara mulai tanggal 1 November 2025 oleh Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penutupan dapur SPPG Blora tersebut dengan mempertimbangkan temuan yang menunjukkan ketidaksesuaian operasional terhadap ketentuan kebersihan dan sanitasi yang diatur.

Keputusan penutupan sementara ini diambil demi menjamin keselamatan dan kesehatan penerima layanan serta mencegah potensi risiko kontaminasi pangan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas.

oleh karena itu, pihak pengelola diwajibkan untuk segera melakukan perbaikan fasilitas, menerapkan standar prosedur operasional yang sesuai, dan melengkapi dokumen serta sertifikasi yang diperlukan sebelum tenggat waktu 1 November 2025.

Satgas MBG menegaskan bahwa tindakan administratif ini bukan semata-mata sanksi, melainkan upaya preventif yang bersifat sementara untuk memastikan bahwa pelayanan pemberian gizi dilaksanakan dengan standar kualitas dan higienitas yang memadai.

Selanjutnya, pengawasan intensif dan pendampingan teknis akan diberikan agar proses pemenuhan persyaratan berjalan efektif dan pelayanan dapat dilanjutkan tanpa mengurangi aspek keamanan pangan.

Perihal tersebut dikemukakan oleh Wakil Bupati Blora sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Sri Setyorini, yang memberikan ultimatum tegas kepada 55 dapur Sentra Pelayanan Pemberian Gizi (SPPG) di Blora.

Seluruh dapur wajib memenuhi standar higienis dan sanitasi, serta mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) paling lambat 1 November 2025.

Ancaman penutupan sementara dapur SPPG di Blora akan dijatuhkan jika batas waktu tersebut tidak dipenuhi.

“Kalau tidak, saya akan tutup sementara (SPPG-nya) dan saya akan laporkan ke BGN,” terang Wabup dalam Rakor MBG di Pendopo Kabupaten Blora, Senin 13 Oktober 2025.

Kewajiban ini, kata Wabup, adalah respons atas banyaknya aduan terkait kualitas makanan dan komitmen Pemkab Blora untuk memastikan anak-anak menerima makanan yang aman dan bergizi.

Selain SLHS, Wabup juga mewajibkan setiap dapur memiliki tester makanan, sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemkab Blora menyatakan siap memberikan pendampingan agar seluruh dapur dapat memenuhi standar kelayakan tersebut.

Rakor ini juga digunakan untuk menyatukan visi dan persepsi semua pihak terkait, mulai dari Forkopimda, Korwil SPPG, Kepala Dinas, hingga para ahli gizi, demi memastikan penyajian makanan tidak sembarangan.***

Blora, Ekonomi Bisnis, Headline

MoU dengan Semen Gresik, Blora Bakal Ubah Sampah Jadi Bahan Bakar Alternatif

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Di Kabupaten Blora, produksi sampah harian jumlahnya terus bertambah, sementara kapasitas TPA dengan sistem control landfill, dan sanitary landfill sangat terbatas.

Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora harus mencari inovasi lain guna mengatasi jumlah sampah di wilayah Blora yang kian menumpuk setiap harinya.

Salah satu inovasi Pemkab Blora dalam upaya mengatasi permasalahan sampah tersebut yakni mengolahnya menjadi bahan bakar alternatif yakni RDF (Refuse Derived Fuel).

Untuk mengolah sampah di Blora menjadi bahan bakar RDF yang memiliki nilai ekonomi, Pemkab Blora menggandeng salah satu BUMN, yaitu PT. Semen Gresik Indonesia, Pabrik Rembang.

RDF atau Refuse Derived Fuel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan sampah padat, seperti sampah rumah tangga dan industri yang dicacah, dikeringkan, dan diolah untuk meningkatkan nilai kalorinya.

Terkait kerjasama tersebut, telah dikonkretkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, dengan Direktur Utama (Dirut) PT. Semen Gresik Indonesia, Muhammad Supriyadi, pada Jumat, 21 Maret 2025.

Turut menyaksikan Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, Kepala DLH Blora, dan jajaran OPD terkait hingga para pimpinan PT. Semen Gresik Indonesia, penandatanganan MoU ini dilakukan di ruang pertemuan Setda Kabupaten Blora.

Bupati Blora Arief Rohman mengemukakan, produksi sampah, baik di TPA Blora maupun TPA Cepu, akan diolah menjadi aset berharga yang ramah lingkungan dan menguntungkan.

“Produksi sampah Kabupaten Blora yang setiap hari mencapai 200 Ton lebih, baik yang ada di TPA Blora maupun TPA Cepu. Mengharuskan kita untuk terus mencari langkah konkrit pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan menguntungkan,” terang Bupati Blora.

“Selain menggencarkan bank sampah di pedesaan, hari ini kami juga melaksanakan kerjasama pengelolaan sampah menjadi bahan bakar RDF (Refuse Derived Fuel) dengan PT. Semen Gresik (Semen Indonesia Group),” tambah Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama PT Semen Gresik, yang telah berkenan hadir langsung ke Blora melaksanakan penandatangan MoU kerjasama pengelolaan sampah ini.

Blora Bakal Ubah Sampah Jadi Bahan Bakar Alternatif

Dalam MoU tersebut, Direktur Utama PT. Semen Gresik hadir didampingi Fardhi Sjahrul Ade (Direktur Keuangan dan SDM), Benny (Direktur Operasi), Abdul Manan (Sekretaris Perusahaan), dan Hendra.

Menurut Bupati Arief, lanjutnya dikatakan, dengan bantuan pembinaan dari PT. Semen Gresik, sampah-sampah limbah padat yang sulit terurai dan terkumpul di TPA akan diolah menjadi bahan bakar alternatif yang dihasilkan melalui proses pemilahan, pencacahan, dan pengeringan.

“Tentunya dengan sistem ini akan meningkatkan nilai ekonomi. Kami minta agar DLH segera menyusun konsep kerjasama pengelolaan sampah ini dengan sebaik mungkin. Termasuk menata kelembagaannya dan SDM -nya,” tandas Bupati Blora.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Semen Gresik Indonesia, Muhammad Supriyadi mengaku senang bisa turut serta membantu Blora dalam pengolahan sampah ini.

“Suatu kehormatan bagi perusahaan kami bisa membantu Blora dalam pengolahan sampah kedepannya. Sebenarnya pabrik kami yang ada di Rembang justru lebih dekat ke Kantor Bupati Blora dibandingkan ke Kantor Bupati Rembang. Sehingga sudah selayaknya kita juga ikut membantu Blora,” ujar Dirut PT. Semen Gresik Indonesia, Muh. Supriyadi.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan meminta tim teknis dari PT. Semen Gresik Indonesia untuk segera menindaklanjuti MoU yang telah diteken dengan perjanjian kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blora.

Diketahui, beberapa daerah juga telah menjalin kerjasama pengelolaan sampah dengan PT. Semen Gresik Indonesia, diantaranya Cilacap, Banyumas, Jepara, Pati untuk wilayah Jawa Tengah, menyusul Blora hari ini.

Praktiknya, setelah dibina oleh PT. Semen Gresik Indonesia, selanjutnya Pemkab yang menjalin kerjasama tersebut bisa mandiri membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai manajemen operator produksi pengolahan sampah tersebut.***