Hukum dan Kriminal

Komdigi Ajak MUI Kolaborasi Berantas Judol dan Pinjol Ilegal

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkolaborasi memberantas judi online dan Pinjaman online illegal yang masih marak terjadi karena dampaknya sangat merugikan masyarakat hingga merusak tatanan sosial.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Plt Dirjen KPM) Kemkomdigi, Molly Prabawaty menjelaskan bahwa kolaborasi ini diperlukan karena MUI memiliki peran strategis untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat melalui jaringan yang kuat dan luas di Indonesia.

“Sehingga, kolaborasi dengan MUI (dalam pemberantasan judol dan pinol illegal) sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman ini melalui pendekatan yang khusus dan bijaksana,” ujar Plt Dirjen KPM Kemkomdigi, dalam acara Forum Diskusi Publik Kolaborasi Komdigi dan Majelis Ulama Indonesia dengan tema Bersama Lawan Pinjol dan Judol di Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Menurut Molly, judol dan pinjol ilegal muncul sebagai tantangan baru di masyarakat yang tidak bisa diabaikan seiring kemajuan teknologi digital yang semakin cepat dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2024, sekitar empat juta pengguna internet di Indonesia terlibat judol. Bahkan, 80.000 anak di bawah usia 10 tahun menjadi bagian dari angka tersebut.

“Kerugian masyarakat akibat judol per tahunnya bisa mencapai Rp27 triliun. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak korban judi online yang terjebak pada jeratan pinjol ilegal. PPATK menyatakan transaksi melalui pinjol ilegal cukup masif hingga mencapai Rp6 triliun,” ungkapnya.

Kerugian tersebut menjadi ancaman yang amat serius bagi masyarakat. Apalagi, dampak dari judol dan pinjol tidak hanya pada kerugian finansial.

Ketergantungan pada judol sering kali berujung pada isolasi sosial, konflik dan perceraian, gangguan kesehatan mental, hingga pola pikir negatif bagi generasi muda.

“Sementara itu, penyalahgunaan data pribadi, teror dan denda yang tidak masuk akal menjadi dampak yang sangat merugikan dari pinjol ilegal.,” lanjut dia.

Pemerintah melalui Kemkomdigi dipastikan tidak tinggal diam dengan situasi yang ada. Sejak Oktober hingga Desember 2024, Kemkomdigi telah menangani 510.316 konten terkait judi online di berbagai platform (Meta atau Facebook, Instagram, file sharing, Youtube, X, dan TikTok).

Sedangkan pada periode Agustus-September 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menutup sebanyak 498 entitas pinjol ilegal.

Namun, upaya ini dinilai belum cukup karena oknum pelaku judol terus mengadopsi modus dan teknologi baru untuk menjangkau lebih banyak korban.

Misalnya dengan modus iklan judi online dengan menyamarkan dan mengemasnya dengan konten hiburan yang disisipkan ajakan untuk bermain judi.

“Oleh karena itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan kolaborasi erat dengan berbagai pihak untuk bersama meningkatkan penegakan hukum dan literasi digital di kalangan masyarakat agar memahami bahaya dari judol dan pinjol illegal,” tandas Molly Prabawaty.***

Pemerintahan

Bangun Indonesia Melalui Pendidikan, Presiden Prabowo Temui Mahasiswa Indonesia di Al-Azhar

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan hangat dengan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada Rabu, 18 Desember 2024.

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mahasiswa Indonesia yang digelar di Al-Azhar Convention Center ini berlangsung dalam suasana akrab dan penuh inspirasi.

Melansir dari Sekretariat Kabinet RI, dalam sambutannya dihadapan hampir 2000 mahasiswa yang hadir, Presiden RI Prabowo menekankan pentingnya tekad, ketekunan, dan kerja keras dalam menuntut ilmu demi kemajuan bangsa.

Presiden RI ke-8 itu juga mendorong mahasiswa untuk mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh besar yang menjunjung nilai inklusivitas, persatuan, dan toleransi.

“Saya bersyukur, saudara-saudara memilih belajar di Universitas Al-Azhar, universitas yang sangat bersejarah, universitas Islam yang mengajarkan pelajaran Islam yang damai, pelajaran Islam yang sejuk, pelajaran Islam yang moderat, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan kebencian, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan saling mencari kesalahan tapi saling mencari titik titik temu,” ujar Presiden.

Di samping itu, Presiden juga mengingatkan mahasiswa untuk terus menghormati keberagaman, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia mencontohkan kepemimpinan Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai tokoh muslim yang mampu merangkul semua kaum di Indonesia.

“Gus Dur saya kenal dekat, pemimpin muslim, Ketua Umum NU, datang dari keluarga syekh besar kita, keluarga tebu ireng tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua, beliau menjadi tokoh muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inclusiveness, tokoh yang melindungi semua minoritas,” tuturnya.

Dalam suasana tersebut, Presiden juga memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk tidak hanya meraih ilmu, tetapi juga berbuat baik untuk bangsa. Selain itu, Kepala Negara juga mengajak para mahasiswa untuk bekerja sama dengan semua suku, ras, dan agama.

“Marilah kita bekerja sama satu dengan yang lain, bekerja sama dengan semua bangsa, bekerja sama dengan semua agama lain, bekerja sama dengan semua suku, semua ras, karena kita memiliki cita2 dan kepentingan yang sama, kita ingin mencari hidup yang baik di dunia ini, artinya hidup yang lepas dari ketakutan, lepas dari ancaman,” kata Presiden.

Di akhir sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya membangun bangsa melalui pendidikan dan kerja keras. Kepala Negara pun memotivasi para mahasiswa untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan negara.

“Tidak gampang sekolah di negara orang, jauh dari keluarga, saya percaya saudara tabah dan teguh, tegar menghadapi kesusahan kesulitan. Selamat belajar, selamat berjuang,” tandasnya.

Kehangatan pertemuan ini tidak hanya memberikan semangat baru bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya peran generasi muda sebagai pilar kemajuan Indonesia di kancah global.***

Pemerintahan

Pemerintah Siapkan Strategi Nataru, Antisipasi Lonjakan 110 Juta Pemudik

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk fokus terhadap isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi berbagai potensi tantangan jelang perayaan Nataru.

Tantangan tersebut, lanjutnya dikatakan, termasuk peningkatan mobilitas masyarakat yang diperkirakan mencapai 110 juta orang menjelang Nataru.

“Tadi Bapak Presiden Prabowo menyampaikan dan menekankan kepada kita semua agar masing-masing kementerian dan stakeholder yang memang bertanggung jawab pada isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan nataru terutama juga diantaranya untuk meyakinkan agar saudara-saudara kita yang merayakan Natal ini bisa beribadah dengan baik dan merasa aman dan nyaman,” ujar AHY kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta

AHY menyampaikan perihal tersebut usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto terkait persiapan menghadapi Nataru, pada Senin, 16 Desember 2024.

Menurut laporan Kapolri, Polri bersama-sama dengan TNI telah menyiapkan personel untuk mengamankan rumah ibadah, jalur perjalanan, serta titik-titik rawan lainnya. Tidak hanya itu, berbagai fasilitas pendukung, mulai dari bandara, dermaga, stasiun, hingga terminal, juga telah disiapkan untuk mengakomodasi lonjakan perjalanan.

“Jadi jalan tol di pulau Jawa yang operasional itu sepanjang 1.830 KM. Kemudian tempat istirahat dan pelayanan yang dipersiapkan itu ada 90 secara keseluruhan dan 422 gerbang tol beroperasi,” ungkap AHY, dilansir dari Sekretariat Kabinet RI.

Di sektor perdagangan, ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga turut menjadi prioritas pemerintah agar tetap stabil. Pemerintah juga memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dalam kondisi yang aman.

“Tadi Menteri ESDM juga menjelaskan secara umum sudah siap dan tentu akan terus diantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi terkait dengan ketersediaan bahan bakar dan juga listrik, suplai listrik agar sekali lagi ketika ada demand yang tinggi semuanya tetap terjaga dengan baik,” ucap AHY.

Untuk mengantisipasi kemacetan, pemerintah telah menyiapkan posko pemantauan di berbagai titik rawan. Rekayasa lalu lintas di ruas-ruas padat seperti Jakarta-Cikampek juga dilakukan, termasuk penambahan satu lajur menjadi empat lajur.

“Ini juga akan terus kita kawal, kita monitor melalui command center atau posko yang digelar di berbagai titik yang memiliki kerawanan atau kerentanan terhadap situasi yang membuat traffic itu perlu dikontrol lebih baik lagi,” tutur AHY.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berlangsung lancar, memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.***

Pemerintahan

Pembelajaran Coding dan Evaluasi Kebijakan Zonasi PPDB Mulai Dikaji Pemerintah

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan, akan mengkaji kebijakan pembelajaran coding dan evaluasi kebijakan zonasi PPDB.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/11/2024).

Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto, Mendikdasmen menyampaikan sejumlah kebijakan, seperti penerapan kebijakan pembelajaran pemrograman komputer atau coding di sekolah, serta evaluasi kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan di kaji.

“Kami menyampaikan terkait dengan beberapa yang menjadi kebijakan kami untuk pembelajaran coding sebagai kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah, dimulai dari sekolah dasar–mungkin nanti akan kita kaji apakah mulai dari kelas 4 atau seterusnya–dan itu bisa diselenggarakan sebagai bagian dari materi pelajaran pilihan di sekolah. Bapak Presiden sangat mendukung untuk pembelajaran coding di sekolah,” ucap Abdul Mu’ti.

Terkait kebijakan zonasi PPDB, Mendikdasmen menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan zonasi. Mendikdasmen menuturkan bahwa kebijakan zonasi tersebut nantinya akan diputuskan dalam sidang kabinet bersama dengan Presiden Prabowo.

“Berbagai kelemahan ini sedang terus kita pelajari dan kami perdalam, sehingga mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2025-2026 itu kami sudah bisa menerapkan zonasi dengan sistem baru yang kajiannya terus kami lakukan, dan keputusannya nanti dalam sidang kabinet,” jelas Menteri.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo terkait pelaksanaan Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024. Acara tersebut rencananya akan digelar pada 28 November 2024 mendatang di Jakarta International Velodrome, Jakarta.

“Kami tadi menyampaikan kesediaan Bapak Presiden untuk dapat membuka dan memberikan pengarahan dalam acara Puncak Hari Guru Nasional 2024 dengan tema Guru Hebat, Indonesia Kuat,” tutur Abdul Mu’ti (dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital).***

Pemerintahan

Presiden Prabowo Tegaskan Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama APBN 2025

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam sambutan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” tegas Presiden Prabowo (dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital).

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Namun, menurut Kepala Negara, pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan.

“Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” tutur Kepala Negara.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah merumuskan langkah-langkah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat dirasakan secara adil dan merata.

“Ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia. Jadi waktu saya hadir di G20, itu tema dunia memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” katanya.

Terkait dengan efisiensi penggunaan anggaran, Presiden juga mengingatkan pentingnya prioritas dalam pengajuan anggaran dari daerah maupun Kementerian/Lembaga (K/L). Namun, Presiden meyakini bahwa dengan strategi yang tepat, pemerintah dapat menjalankan semua prioritas yang direncanakan.

“Tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau dari K/L bisa kita penuhi tahun ini. Tetapi saya percaya dengan strategi kita, di saat-saat mendatang terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara sudah rencanakan,” tutur Presiden Prabowo.***

Pemerintahan

Kenaikan Upah Minimum Nasional Tahun 2025 Sebesar 6,5 Persen Resmi Diumumkan Presiden Prabowo

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum nasional (UMN) dengan persentase sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.

Melansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo usai rapat terbatas yang membahas berbagai isu, termasuk penetapan upah minimum nasional.

“Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan persnya kepada awak media di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kenaikan UMN sebesar 6 persen. Namun setelah melakukan diskusi mendalam, termasuk pertemuan dengan pimpinan serikat buruh, pemerintah memutuskan kenaikan UMN sebesar 6,5 persen.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral akan menjadi kewenangan dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. “Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,” ungkap Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kesejahteraan buruh, termasuk melalui program tambahan kesejahteraan berupa pemberian makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Program ini memang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga buruh yang berada di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

“Rata-rata kita ingin memberi indeks per-anak, per-ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ucap Presiden.

“Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal Rp30.000 per hari. Ini kalau 1 bulan ini bisa Rp2,7 juta,” lanjutnya.

Program ini, menurut Presiden, akan menjadi pelengkap bagi bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan-bantuan lain yang sudah berjalan. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperjuangkan perbaikan kesejahteraan buruh di masa mendatang.

“Saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat diantaranya kelompok buruh saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam keterangan pers tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.***

Politik

Presiden ke-7 RI Jokowi Makan Malam Bersama Presiden Prabowo di Kertanegara

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Presiden ke-8 RI di Kertanegara, Jakarta, Jumat (06/12/2024).

Pertemuan Presiden ke-7 RI dan Presiden ke-8 RI dengan agenda makan malam bersama digelar dalam suasana santai dan penuh keakraban.

Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk undangan balasan kepada Presiden ke-7 RI Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI di Solo, Jawa Tengah, pada bulan November lalu.

“Jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta saya undang makan begitu. Jadi saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara,” ujarnya.

Kepala Negara menegaskan bahwa tidak ada agenda khusus dalam pertemuan malam ini selain makan malam. Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa agenda makan malam ini diisi dengan berbagai macam menu seperti ayam goreng.

“Tadi kita makan, makan malam. Ayam goreng dan macam-macam lah,” tambah, dilansir dari Sekretariat Kabinet.

Senada, Presiden ke-7 RI Jokowi juga menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah bentuk silaturahmi dengan Presiden Prabowo. Dalam momen pertemuan ini hubungan baik antara kedua tokoh bangsa terjalin dengan kuat.

“Beliau Bapak Presiden waktu ke Merauke kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta kayak kunjungan balasan gitu lo karena kangen,” ungkapnya.

Suasana hangat yang tercipta dalam agenda makan malam bersama tersebut menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Jokowi untuk menjaga silaturahmi dan persatuan bangsa.***

Politik

Presiden Prabowo Tanggapi Pengunduran Diri Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapannya terkait pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab disapa Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa pengunduran diri Gus Miftah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas pernyataan yang dilontarkan Gus Miftah.

“Saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan persnya kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (06/12/2024).

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Gus Miftah kemungkinan tidak memiliki niat buruk atau niat untuk menghina. Meski demikian, Gus Miftah menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

“Tapi terlepas mungkin ya salah ucap, beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri,” ungkap Presiden.

Melansir dari Sekretariat Kabinet RI, terkait pengganti Gus Miftah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan segera mencari sosok yang tepat.

Sedangkan terkait usulan sertifikasi bagi juru dakwah, Kepala Negara menyebut akan melibatkan berbagai pihak untuk memberikan masukan.

“Nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, mungkin nanti mereka akan kasih masukan. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan, dan sebagainya nanti kita minta pendapat dari mereka,” tandas Presiden.***

Hukum dan Kriminal

Polres Purbalingga Ringkus Penjual Obat Terlarang, Berawal dari Laporan Masyarakat Melalui Aplikasi SIAP

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Polres Purbalingga Polda Jateng merespon cepat laporan masyarakat melalui aplikasi SIAP tentang adanya penjual obat terlarang di wilayah Desa Tlagayasa, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

Dari laporan masyarakat melalui aplikasi SIAP tersebut, Polres Purbalingga Polda Jateng berhasil meringkus penjual obat terlarang beserta barang buktinya.

Kasat Reserse Narkoba Polres PurbaIingga AKP Ihwan Ma’ruf saat konferensi pers Jumat (6/12/2024) mengatakan pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat melalui aplikasi SIAP Polres PurbaIingga tentang dugaan adanya penjual obat terlarang di Desa Tlagayasa, Kecamatan Bobotsari.

“Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Satresnarkoba Polres PurbaIingga dengan melaksanakan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan. Hasilnya kami berhasil menemukan penjual obat terlarang berikut barang buktinya pada Senin tanggal 2 Desember 2024,” ungkap Kasat Reserse Narkoba didampingi Kasi Humas Iptu Setyo Hadi.

Melansir dari Tribrata News, disampaikan bahwa tersangka yang ditangkap sebagai penjual obat terlarang berinisial MR (22) warga asal Aceh yang berdomisili di Purbalingga.

Dari tersangka diamankan barang bukti 6 lempeng obat jenis Trihexypenidil, 12 lempeng dan 9 butir obat jenis Tramadol, 17 paket berisi masing-masing enam butir obat jenis Hexymer, 10 paket berisi 12 butir obat jenis Yorindo dan uang tunai Rp. 203 ribu.

“Total ada 411 butir obat terlarang yang merupakan obat daftar G diamankan dari tersangka,” jelas Kasat Reserse Narkoba.

Lebih lanjut disampaikan bahwa modus yang dilakukan tersangka yaitu memperjualbelikan obat-obatan yang masuk kategori Daftar G dengan membuka lapak di sebuah pekarangan kosong belakang rumah warga Desa Tlagayasa.

Saat ditanya, tersangka mengaku sudah dua bulan berjualan obat terlarang di lokasi tersebut. Obat terlarang yang dijual dipasok dari luar PurbaIingga yang dikirim melalui mobil travel.

Tersangka juga mengaku nekat bekerja menjual obat terlarang karena tidak memiliki pekerjaan. Dari berjualan obat terlarang, tersangka mengaku mendapatkan upah sebesar Rp. 1,5 juta perbulan.

“Kepada tersangka dikenakan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelaku dapat dipidana paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5 Miliar,” tegas Kasat Reserse Narkoba.

Kasat Reserse Narkoba menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah peduli melaporkan ke pihak kepolisian tentang adanya penjualan obat terlarang. Dengan peran serta masyarakat polisi bisa mengungkap kasusnya.

“Masyarakat bisa melapor apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di sekitarnya. Laporan bisa disampaikan melalui aplikasi SIAP Polres Purbalingga di nomor 0851-8338-9110,” tandas Kasat Reserse Narkoba.***

Hukum dan Kriminal

Transaksi Ganja Lewat IG, Warga Banyumas Diringkus Polres Purbalingga

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Purbalingga Polda Jateng meringkus seorang pria asal Kabupaten Banyumas karena memiliki narkotika jenis ganja.

Melansir dari Tribrata News, pria tersebut diamankan Polres Purbalingga berikut barang buktinya di wilayah Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga beberapa waktu yang lalu.

Kasat Reserse Narkoba Polres PurbaIingga AKP Ihwan Ma’ruf saat konferensi pers, Sabtu (30/11/2024) mengatakan Satresnarkoba Polres Purbalingga telah mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba golongan 1 jenis tanaman Ganja.

Tersangka yang ditangkap yaitu AA (22) pekerjaan wiraswasta warga Kabupaten Banyumas. Dia diringkus pada Sabtu (23/11/2024) sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan dekat rice mill wilayah Desa Kalitinggar Kidul, Kecamatan Padamara, Kabupaten PurbaIingga.

“Modus yang dilakukan yaitu tersangka membeli narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja melalui media sosial yang selanjutnya akan dikonsumsi sendiri,” jelas Kasat Reserse Narkoba didampingi Kasi Humas Iptu Setyo Hadi.

Disampaikan bahwa pengungkapan kasus berawal saat adanya informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Padamara. Dari informasi tersebut kemudian Unit Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan.

Saat dilakukan penyelidikan, ditemukan adanya seseorang yang gerak geriknya mencurigakan berhenti dari sepeda motor seperti mengambil sesuatu. Anggota kemudian melakukan pemeriksaan dan ditemukan bungkusan yang diduga berisi narkoba.

“Saat dilakukan pemeriksaan, tersangka mengakui bahwa ia sedang mengambil paketan dan bungkusan tersebut adalah ganja yang dipesan secara online melalui medsos,” ungka Kasat Reserse Narkoba.

Barang bukti yang diamankan yaitu bungkusan alumunium foil berisi irisan daun diduga ganja dengan berat kotor kurang lebih 18,97 gram, satu lembar kertas minyak, satu buah tas kresek, lima bendel papir, dua buah handphone dan satu sepeda motor.

Saat ditanya, tersangka mengaku sudah mengkonsumsi ganja sejak bulan September 2024. Tujuannya agar bisa tenang karena merasa kesulitan tidur. Saat ditangkap tersangka sudah dua kali memesan ganja melalui media sosial.

Ganja tersebut menurut tersangka dibeli dengan harga Rp. 1,5 juta per paket. Pesanan dilakukan melalui media sosial Instagram. Setelah transaksi pembayaran kemudian penjual akan meletakkan ganja di suatu tempat untuk diambil oleh pembeli.

Kasat Reserse Narkoba menambahkan kepada tersangka dikenakan pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800 juta dan paling banyak Rp. 8 miliar,” tegas Kasat Reserse Narkoba.

Kasat Reserse Narkoba berpesan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan narkotika dan obat obat berbahaya. Selain itu ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi terkait peredaran narkoba sehingga kasusnya bisa terungkap.

“Masyarakat bisa melapor apabila menjumpai adanya penyalahgunaan narkoba di sekitarnya. Laporan bisa disampaikan melalui aplikasi SIAP Polres Purbalingga di nomor 0851-8338-9110,” jelasnya.***

Hukum dan Kriminal

Selewengkan Dana Desa untuk Beli Sapi, Polemik Kades di Blora Berlanjut

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Program Ketahanan Pangan melalui peternakan sapi yang dibiayai Dana Desa (DD) tahun 2022 di Desa Gadon, Kecamatan Cepu, Blora, semakin ruwet.

Polemik pengelolaan program ini menjadi perhatian setelah keterangan yang diberikan Kepala Desa (Kades) Gadon, Akub, berbelit-belit.

Dalam laporan aset desa, tercatat pembelian delapan ekor sapi dengan rincian harga yang bervariasi.

Sebanyak tiga ekor sapi dibeli dengan harga Rp19 juta per ekor, dua ekor seharga Rp18 juta per ekor, dan tiga ekor lainnya seharga Rp 16 juta per ekor.

Namun, keterangan ini berbeda dengan pengakuan Julimin, seorang penjual sapi, yang menyebut rata-rata harga sapi hanya Rp15,5 juta per ekor.

“Semua sapi dibeli lewat saya, dan rata-rata harganya Rp 15,5 juta per ekor,” ujar Julimin, Selasa 19 November 2024.

Akub mengakui pembelian sapi dilakukan secara bertahap dengan harga yang berbeda-beda. Namun, ketika diminta menunjukkan laporan keuangan program, ia tidak dapat memberikan bukti.

“Laporannya tidak ada. Yang penting, orang yang mengurus sapi itu dapat upah,” ucap Akub.

Ia juga menyampaikan rencana untuk memusatkan pengelolaan sapi di kandang induk, meskipun belum ada waktu pasti terkait pelaksanaan rencana tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Desa Gadon, Subiyanto, mengungkapkan bahwa pada 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Blora sempat menyarankan agar pengelolaan program ini diserahkan kepada BUMDes.

“Iya, PMD menyarankan agar program ini dikelola BUMDes, tapi belum terealisasi,” kata Subiyanto.

Sukeri, salah satu warga yang dipercaya mengurus sapi, mengaku baru mendapatkan sapi jantan jenis Brahman lima hari lalu dengan harga Rp15,5 juta.

Sebelumnya, ia pernah mengurus sapi betina selama satu tahun, tetapi karena tidak produktif, sapi tersebut dijual kembali.

“Kemarin saya sempat mengurus sapi betina, tapi tidak kunjung bunting, jadi dijual. Ini baru dibelikan lagi sapi jantan,” jelas Sukeri.***

Hukum dan Kriminal

Kades di Blora Diduga Selewengkan Dana Desa Melalui Program Ketahanan Pangan

Tinggalkan komentar

METRO CEPU – Dugaan penyelewengan dana desa untuk program ketahanan pangan mencuat di Desa Gadon, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Kepala desa setempat diduga telah menyalahgunakan anggaran sebesar Rp142 juta yang diperuntukkan pembelian 7 ekor sapi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kepala desa diduga telah menjual 4 ekor sapi dari total 7 ekor yang dibeli. Uang hasil penjualan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Telah disepakati sebelumnya, bersama camat dan badan permusyawaratan desa (BPD) bahwa pengelolaan ternak sapi akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Dulu katanya mau dibelikan 8 ekor sapi. Tapi karena yang satu ekor sakit PMK, akhirnya hanya beli 7 ekor. Beberapa waktu kemudian, yang 4 ekor dijual oleh Kades,” ungkap Hari, salah seorang anggota BPD Gadon.

Selain dugaan penjualan ternak yang tidak sesuai prosedur, penggunaan anggaran untuk pembangunan kandang juga menjadi sorotan.

Sebagian material bangunan, seperti kayu, diduga merupakan aset desa yang ditebang tanpa sepengetahuan perangkat desa dan BPD.

Terpiisah, Ketua BPD Gadon, Nurul Yusuf, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pengelolaan peternakan sapi tidak transparan. “Dari pembelian awal hingga saat ini saya selaku BPD tidak dilibatkan,” katanya.

Yusuf menjelaskan, sejak awal, dirinya sudah menyarankan kalau program tersebut dimasukkan dalam BUMdes, sehingga jelas pengelolaannya. “Namun sampai saat ini dikelola pribadi oleh Pak Kades dan orangnya,” imbuhnya.

Ia pun menyayangkan, jika dari bergulirnya program hingga saat ini tidak ada laporan laba ruginya. “Programnya penggemukan, tapi apakah untung apakah rugi saya juga tidak tahu,” bebernya.

Yusuf meminta pengelolaan program ketahanan pangan berupa peternakan bisa dirubah dari sistem penggemukan menjadi sistem breding. “Biar jelas asetnya, biar jelas laba ruginya. Biar transparan,” pungkasnya.

Seperti diketahui pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dana desa.

Wartawan yang mencoba mengunjungi kandang yang berada di RT 04/2 desa setempat, terdapat 4 ekor sapi indukan dan 2 anakan sapi.

Kepala Desa Gadon, Akub, saat dikonfirmasi terkait dugaan penjualan sapi, terkesan memberikan keterangan berbelit-belit. “Iya sempat dijual, karena pengelola pengen diganti indukan. Dijual 4,” ucapnya, Senin 18 November 2024.

Dia menjelaskan, saat ini ada sapi yang tengah dibawa warga, namun tidak bisa menyebutkan secara jelas namanya. “Kalau yang mengelola kandang namanya Mas Joko, RT 8,” ucapnya dengan nada terbata. Kades pun menyebut jika ada sapi yang masih dibawa pedagang dan satu ekor dipelihara warga.***